Solusi Alihkan Pemotor Saat Mudik Lebaran: Fokus ke Bus Gratis dan Edukasi Keselamatan

Pantau - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno dari Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menyebut mudik menggunakan sepeda motor sebagai aktivitas berisiko tinggi yang perlu dikurangi, terutama jelang Lebaran 2026.

Menurutnya, risiko kecelakaan meningkat signifikan jika pemudik membawa muatan berlebih atau membonceng lebih dari satu orang.

Meski begitu, banyak warga tetap memilih motor karena dianggap lebih murah dan fleksibel untuk berhenti kapan saja.

Dorongan Pemerintah: Bus Gratis dan Perluasan Kuota

Sebagai solusi, Djoko mendorong pemerintah memperbanyak program bus gratis dengan pendaftaran yang mudah sebagai alternatif aman bagi pemudik.

Ia menyarankan agar anggaran untuk program mudik motor gratis dialihkan ke penambahan kuota bus, karena program tersebut dinilai belum efektif menurunkan jumlah pemotor saat mudik.

"Di daerah, ketersediaan motor lokal sudah cukup—entah punya keluarga atau bisa sewa—jadi tidak perlu membawa motor dari kota," ujarnya.

Namun, keterbatasan transportasi umum lokal di kampung halaman masih menjadi alasan utama pemudik tetap membawa motor sendiri, sehingga penggunaan motor tetap tinggi dan berdampak pada angka kecelakaan.

Data dan Rekomendasi Tambahan

Berdasarkan data Korlantas Polri untuk Lebaran 2025, tercatat penurunan signifikan angka kecelakaan:

Korban meninggal turun hingga 47%

Kematian di jalan tol turun 72%

Meskipun demikian, sepeda motor tetap menjadi moda paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas.

Djoko juga merekomendasikan langkah-langkah tambahan seperti:

Edukasi tentang batas muatan dan pentingnya istirahat berkala

Pelarangan tegas pemudik bermotor yang membawa anak-anak

Pengembalian fokus anggaran ke aspek keselamatan, bukan hanya kelancaran arus mudik

Keberhasilan Mudik Dinilai dari Keselamatan, Bukan Hanya Kelancaran

Sebagai penutup, Djoko menegaskan bahwa keberhasilan mudik Lebaran 2026 seharusnya tidak hanya diukur dari lancarnya lalu lintas.

Lebih penting dari itu adalah kemampuan negara melindungi warganya di jalan raya, tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi nasional.