REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Gerakan Rakyat telah mendeklarasikan diri untuk menjadi partai politik dengan target terdaftar di Kementerian Hukum pada Februari 2026. Deklarasi ini disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Jakarta, Minggu.
Sahrin Hamid mengakui bahwa proses pendaftaran menjadi partai politik tidaklah mudah. Ia menjelaskan bahwa diperlukan kepengurusan di tingkat pusat dan 100 persen di tingkat wilayah, yang berarti harus ada 38 struktur di seluruh provinsi.
Selain itu, persyaratan lainnya adalah memiliki 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Gerakan Rakyat juga harus memiliki struktur di 50 persen kecamatan dari total sekitar 7.000 kecamatan di Indonesia, yang berarti harus ada 3.069 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh negeri.
Lebih lanjut, partai ini juga harus mengurus surat domisili untuk setiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen, serta melapor kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar.
Setelah itu, laporan juga harus disampaikan kepada kantor wilayah hukum untuk memastikan terdaftarnya partai, dan sekitar 3.000 dokumen lebih harus diserahkan kepada Kementerian Hukum. "Ini tentunya adalah hal yang sangat berat," ujar Sahrin Hamid.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Sahrin mengajak seluruh kader Gerakan Rakyat untuk berjiwa militan demi memenuhi syarat-syarat tersebut. "Insyaallah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara," katanya optimistis.
