BPOM Meraih WHO Listed Authority: Tekad Indonesia Pasok Obat Lokal ke Pasar Global

Bagi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Taruna Ikrar, predikat WHO Listed Authority atau WLA sebagai lembaga bergengsi internasional bukanlah tujuan akhir. Status WLA merupakan capaian bersejarah membawa Indonesia sejajar negara-negara maju dengan rata-rata pendapatan per kapita 90.000 dolar AS per tahun sebagai hasil kerja keras kolektif lintas generasi insan BPOM.

Taruna bertekad membawa BPOM bertransformasi dari lembaga pengawas obat dan makanan berstandar internasional menjadikan Indonesia sebagai pemasok global obat berbasis alam, vaksin, dan kosmetik ke pasar global. Dalam wawancara khusus dengan Harian Kompas (Kompas.id) di ruang kerjanya di Gedung Garuda, kantor pusat BPOM, Jakarta, Jumat (26/12/2025), Taruna memaparkan peta jalan strategis BPOM. Berikut petikan wawancaranya:

Indonesia negara berkembang pertama meraih status WLA, sejajar dengan negara maju. Apa resepnya?

Pencapaian ini sebenarnya adalah hasil kerja keras estafet dari para pendahulu saya, mulai dari kepala-kepala sebelumnya hingga saya yang ke-7, tetapi kecepatannya yang berbeda. Jika dulu mungkin berjalan 30 kilometer (km) per jam, saya gas menjadi 100 km per jam. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memastikan seluruh fasilitas yang kita miliki memenuhi standar WHO, mulai dari laboratorium, kantor, hingga peralatan pendukung.

Kedua, saya menerapkan prinsip the right person in the right place. Saya menempatkan orang berdasarkan kompetensi dan performa, bukan karena titipan politik, demi kepentingan lembaga. Ketiga, saya membangun budaya transparansi. Sebelumnya, pegawai merasa takut, bahkan sekadar bermain media sosial pun cemas. Saya terapkan keterbukaan. Bahkan, saya mendorong penggunaan media sosial untuk menerima masukan publik sehingga suasana kerja menjadi lebih cair dan termotivasi. Filosofi saya sederhana. Kita harus menjulang mencapai reputasi global, tetapi tetap membumi dan mengakar di hati pegawai dan masyarakat.

Bagaimana label WLA akan mendongkrak ekspor?

Dampaknya sangat masif. Sebelumnya, pasar kita hanya terbatas pada 280 juta penduduk Indonesia. Namun, dengan status WLA, pasar kita terbuka menjadi 8 miliar penduduk dunia. WLA ini adalah bentuk reputasi dan harga diri. Kita adalah negara berkembang pertama yang diakui setara dengan negara berpenghasilan tinggi.

Dengan status ini, BPOM menjadi referensi global. Artinya, jika sebuah produk sudah disahkan oleh BPOM, negara lain akan percaya (trust) dan mengandalkan (reliant) penilaian kita. Proses masuk ke pasar negara lain, seperti Amerika Serikat, akan jauh lebih mudah melalui sistem notifikasi karena mereka sudah mengakui standar kita. Ini membuka peluang ekonomi yang luar biasa bagi industri farmasi kita untuk merajai pasar global.

Apakah status WLA ini dapat menarik investasi riset atau perusahaan farmasi global ke Indonesia?

Tentu, dan strategi kuncinya ada pada uji klinis. Biaya pelaksanaan uji klinis di Indonesia jauh lebih kompetitif. Di Amerika Serikat, uji klinis untuk satu item obat bisa memakan biaya hingga 20 juta dolar AS (Rp 335,7 miliar), sedangkan di Indonesia biayanya hanya sekitar 2 juta dolar AS (Rp 33,5 miliar).

Efisiensi biaya ini, didukung dengan standar BPOM yang kini diakui WHO, telah menarik minat investor. Baru-baru ini sudah ada komitmen investasi sekitar Rp 1 triliun untuk uji klinis dari perusahaan farmasi asal Kanada, China, dan India. Bahkan, saya langsung mempercepat penandatanganan uji klinis untuk vaksin TBC yang didukung Bill Gates karena kita membutuhkan solusi cepat untuk masalah TBC di dalam negeri.

Ketergantungan impor bahan baku obat (BBO) masih 94 persen. Bagaimana strategi BPOM mengatasi hal ini?

Masalah utamanya adalah kita jarang melakukan riset awal atau penemuan molekul obat sehingga kita harus menunggu paten obat habis, yang bisa memakan waktu 20 tahun, baru bisa memproduksinya. Strategi saya adalah membuka pintu selebar-lebarnya untuk uji klinis di Indonesia agar kita memiliki hak atas obat tersebut dari hulu.

Bagi masyarakat awam, perlu dipahami bahwa prosedur uji klinis ini sangat ketat dan berjenjang demi keamanan, bukan sembarangan menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan. Prosesnya dimulai dari uji pra-klinis pada hewan (seperti tikus atau kelinci) untuk memastikan keamanan zatnya. Jika aman, baru masuk ke fase 1, yaitu pengujian pada manusia dalam jumlah sangat sedikit (sekitar 10-12 orang) dengan dosis terkecil.

Jika fase 1 aman, lanjut ke fase 2 dengan jumlah peserta yang lebih banyak (puluhan hingga ratusan orang), dan kemudian fase 3 yang melibatkan ribuan orang di banyak pusat penelitian (multi-center). Penting diketahui, relawan dalam uji klinis ini dilindungi asuransi dan mendapatkan kompensasi, jadi hak-hak mereka sangat dijaga. Dengan memfasilitasi proses inilah kita bisa membangun kemandirian bahan baku obat nasional.

Tren dunia beralih ke bioteknologi. Seberapa siap BPOM menjadi regulator bagi produk inovatif berbasis sel dan genetika?

Kami sudah sangat siap. Tren global menunjukkan pergeseran drastis. Jika dulu obat kimia sintetik mendominasi, kini 65 persen pasar dikuasai produk biologi. Menyadari hal ini, saya telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advanced yang mengatur tentang Advanced Therapy Medical Product (ATMP).

Regulasi ini mencakup pengaturan yang sangat luas, mulai dari sel punca (stem cell), sekretom, hingga terapi genetik dan berbasis mRNA. Kami menyiapkan payung hukum ini mendahului produknya membanjiri pasar, termasuk untuk inovasi masa depan, seperti rekayasa sel untuk pangan atau terapi genetik untuk penyakit jantung, agar Indonesia tidak tertinggal dan konsumen terlindungi.

Sekretom adalah cairan yang dihasilkan sel punca, berisi berbagai protein, dan zat pemicu pertumbuhan yang dilepaskan oleh sel tersebut.

Apakah WLA bisa dioptimalkan menaikkan kelas UMKM obat tradisional dan kosmetik menembus pasar global?

Potensinya sangat raksasa. Pasar kosmetik dan perawatan kulit di Indonesia saja mencatatkan keuntungan hingga Rp 158 triliun tahun ini. BPOM hadir untuk memfasilitasi UMKM, bukan mempersulit. Kami mendampingi mereka agar memenuhi standar keamanan dan mutu sehingga produk mereka tidak lagi dianggap ilegal atau berbahaya.

Untuk obat tradisional, Indonesia memiliki sejarah panjang penggunaan herbal sejak 31.000 tahun lalu, bahkan sebelum ada ilmu kedokteran modern. Dengan WLA, kita ingin mengangkat Obat Asli Indonesia (jamu dan herbal terstandar) agar memiliki reputasi global yang sama dengan obat kimia sehingga bisa diterima di pasar Eropa dan Amerika.

Apa strategi diferensiasi produk farmasi Indonesia agar bisa berkompetisi di pasar global?

Kekuatan utama kita adalah biodiversitas. China mungkin hanya memiliki sekitar 6.000 jenis tanaman obat, tetapi Indonesia memiliki sekitar 31.000 jenis tumbuhan obat. Ini adalah keunggulan komparatif yang tidak dimiliki negara lain.

Selain itu, faktor kepercayaan (trust) menjadi pembeda utama. Di beberapa negara kompetitor, isu higiene atau keamanan pangan dan obat masih menjadi tantangan bagi pendatang. Namun, dengan status WLA, produk Indonesia memiliki jaminan standar keamanan tertinggi yang diakui WHO.

Bagaimana Anda memainkan peran diplomasi obat dan makanan ini untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global?

Diplomasi ini bertujuan agar kita menjadi pemain utama, bukan sekadar penonton. Saya berencana memasang bendera Merah Putih bersanding dengan bendera WHO di kantor kami sebagai simbol bahwa kita adalah otoritas yang terdaftar dan diakui dunia (listed authority).

Melalui jalur ini, BPOM akan mempromosikan produk farmasi nasional, seperti vaksin dari Bio Farma atau obat dari Kalbe, langsung ke jaringan WHO. Jika produk kita masuk daftar rekomendasi WHO sehingga pasar ekspor ke negara-negara lain akan terbuka lebar secara otomatis. Kita ingin vaksin dan obat herbal kita masuk pasar global.

Sudah sejauh mana progres perjuangan mendorong fitofarmaka masuk sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?

Kami sedang berjuang keras untuk menaikkan level regulasinya. Saat ini, saya mendorong aturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan presiden (perpres). Mengapa perpres? Karena kebijakan ini melibatkan lintas sektor, setidaknya empat kementerian/lembaga. Proses ini sedang berjalan melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) dan kami optimistis ini akan membuka peluang besar bagi kemandirian obat nasional dalam sistem JKN.

Jika WLA adalah fondasinya, apa warisan terbesar yang ingin Anda tinggalkan nanti?

Warisan yang ingin saya bangun adalah transformasi BPOM dari sekadar pengawas obat dan makanan berstandar global menjadi kontributor utama ekonomi nasional. Sektor obat dan makanan saat ini memiliki perputaran nilai sekitar Rp 6.000 triliun, menyumbang 35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Saya ingin BPOM berperan lebih aktif menghubungkan akademisi (sumber inovasi), bisnis (pemilik modal), dan pemerintah (regulator) untuk menciptakan hilirisasi produk. Visi akhir saya adalah melihat Indonesia menjadi pemasok global untuk obat berbasis alam, vaksin, dan kosmetik, serta memastikan bahwa keberadaan BPOM memberikan rasa aman dan manfaat nyata bagi seluruh manusia di Bumi, bukan hanya di Indonesia.