Pada 14 Januari 2026, Sidang Pleno Kelima Komisi Inspeksi Disiplin Pusat (KIDP) Partai Komunis Tiongkok (PKT) berakhir. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini kembali terjadi perubahan besar: jumlah peserta berkurang, dan rencana kerja untuk tahun 2026 juga mengalami perubahan.
Dalam pengumuman hasil sidang pleno disebutkan perlunya “memasukkan kekuasaan ke dalam sangkar sistem”. Analisis menilai, hal ini kemungkinan disebabkan oleh merosotnya posisi Xi Jinping di dalam PKT, sehingga kewenangan KIDP yang sebelumnya sangat berkuasa kini ikut dibatasi.
EtIndonesia. Berdasarkan artikel komentar yang dimuat di situs The Epoch Times, ketika membahas rencana kerja KIDP untuk tahun 2026, disebutkan dua “tugas situasi baru”, yaitu “menjaga persatuan dan kesatuan Partai” serta “memasukkan kekuasaan ke dalam sangkar sistem”.
Sebelumnya, KIDP selalu menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Namun kali ini, agenda antikorupsi justru ditempatkan setelah dua tugas baru tersebut.
Komentar yang ditulis oleh penulis dengan nama pena “Zhong Yuan” menyebutkan bahwa selama ini KIDP dikenal sebagai “pedang tajam” dari apa yang disebut “pemerintahan Partai secara ketat”, ibarat “pedang kekaisaran” yang tergantung di leher para pejabat di semua tingkatan.
KIDP memegang kekuasaan hidup dan mati untuk membersihkan lawan politik dan pihak-pihak yang dianggap tidak loyal, dan sewaktu-waktu dapat menjatuhkan seorang pejabat hingga hancur reputasi dan kariernya.
Kini, tugas utama KIDP bukan lagi “pemerintahan Partai secara ketat”, sehingga tampak kehilangan sebagian besar kekuasaannya. Pada saat yang sama, KIDP juga diminta untuk menjaga “persatuan”, yang terlihat seperti penghentian praktik pembersihan besar-besaran. Pemberantasan korupsi pada dasarnya tidak lagi dapat melayani kepentingan pribadi pemimpin tertinggi PKT.
Komentar tersebut menilai bahwa di bawah tuntutan “tugas situasi baru”, KIDP sejatinya telah diposisikan ulang, dan kemungkinan telah kehilangan kewenangan lamanya untuk dengan mudah menyelidiki dan menghukum para pejabat.
Sekretaris KIDP, Li Xi, adalah orang yang secara pribadi dipromosikan oleh Xi Jinping. Dalam beberapa waktu terakhir, di tengah spekulasi bahwa Xi Jinping telah kehilangan kekuasaan, Li Xi masih menjadi anggota Politbiro yang paling lantang menunjukkan kesetiaannya kepada Xi. Kini, ketika kekuasaan KIDP “dimasukkan ke dalam sangkar”, hal ini berarti kewenangan Li Xi juga secara resmi telah dilemahkan.
Faktanya, bukan hanya kekuasaan KIDP yang “dimasukkan ke dalam sangkar”, tetapi juga kekuasaan Xi Jinping sendiri. Sejumlah rapat Politbiro sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan bahwa Xi telah kehilangan kewenangan pengambilan keputusan yang dulu ia miliki. Meskipun ia masih disebut sebagai “inti”, ia tidak lagi menjadi satu-satunya figur tertinggi yang berkuasa mutlak.
Sebagai contoh, meskipun media Partai masih melaporkan pidato-pidato Xi Jinping, porsi pemberitaannya telah dipangkas dan tidak lagi disertai puja-puji berlebihan seperti sebelumnya.
Dalam komunike Sidang Pleno Kelima KIDP pada Januari 2026, tidak hanya tidak ditemukan isi sanjungan seperti dalam pengumuman tahun 2024, tetapi juga secara jelas dinyatakan bahwa KIDP kini harus mengikuti “tugas situasi baru” yang ditetapkan oleh “Pusat Partai”. Yang disebut adalah “Pusat Partai”, bukan lagi “Xi sebagai inti”.
Pada hari berakhirnya sidang pleno KIDP, 14 Januari, surat kabar militer PKT juga menerbitkan artikel yang menyebutkan perlunya “memasukkan kekuasaan ke dalam sangkar sistem”, serta menekankan bahwa “peran teladan para pemimpin sangatlah penting”.
Artikel di media militer tersebut bahkan menyatakan bahwa “Partai akan kacau jika tidak diatur dengan aturan”, pernyataan yang secara jelas diarahkan kepada lapisan tertinggi kepemimpinan PKT. (***)
