bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya angkat bicara terkait arahan DPP agar kepala daerah pada periode berikutnya dipilih oleh DPRD.
Muliawan Arya menegaskan bahwa sikap Gerindra Bali merupakan sikap resmi jajarannya di daerah yang mengikuti kebijakan pusat.
BACA JUGA: Komang Dyah Setuti Diajukan Gerindra & DPRD Bali Jadi PAW Ray Yusha
“Kami mendukung mekanisme pilkada melalui DPRD sebagai opsi demokratis yang sah,” ujar Made Muliawan Arya dilansir dari Antara.
Menurut De Gadjah, sapaan akrabnya, ada pertimbangan lain yang membuat perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) ini patut didukung.
BACA JUGA: Gerindra Ungkap Alasan Memolisikan Perbekel Baturiti, Sebut Pecah Belah Krama Bali
Selain efisiensi anggaran, juga untuk menciptakan stabilitas politik.
“Alasan kami cukup jelas, pertama efisiensi anggaran dan penurunan biaya politik.
BACA JUGA: Heboh Perbekel Baturiti Tabanan Bikin Marah Partai Gerindra, Kader Lapor Polisi
Pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya yang sangat besar, dan itu berimplikasi pada kualitas pemerintahan," kata De Gadjah.
Alasan lainnya, pilkada melalui DPRD diyakini bisa menciptakan stabilitas politik daerah karena prosesnya lebih deliberatif.
Ia menilai jika kepala daerah di Bali ditunjuk DPRD maka akan melahirkan pemimpin daerah berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas, bukan sekadar popularitas.
De Gadjah juga menilai pilkada melalui DPRD tetap sejalan dengan prinsip demokrasi.
“DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung dalam pemilu legislatif.
Jadi, ketika DPRD menjalankan kewenangannya memilih kepala daerah, itu adalah bentuk penyaluran kedaulatan rakyat melalui wakil yang mereka pilih sendiri,” ucapnya.
Made Muliawan Arya beranggapan, kualitas demokrasi lokal di Bali akan tetap terjaga meski mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, termasuk dari sisi partisipasi masyarakat.
“Partisipasi masyarakat tetap ada, hanya bentuknya berbeda.
Dalam mekanisme melalui DPRD masyarakat bisa memberikan aspirasi melalui fraksi-fraksi, mengawasi prosesnya, dan memastikan transparansi,” kata dia.
Dengan biaya politik yang lebih rendah, Partai Gerindra menilai justru membuka ruang agar calon kepala daerah lebih fokus bekerja untuk masyarakat, bukan tersandera biaya kampanye.
Jadi, Gerindra Bali, kata De Gadjah, merasa pertimbangan ikut arahan pusat dan alasan realistis berjalan beriringan.
“Sikap kami sepenuhnya mengikuti arahan DPP.
Namun, tentu kami melihat konteks Bali yaitu stabilitas politik, efektivitas pemerintahan daerah, dan efisiensi anggaran adalah hal penting bagi masyarakat Bali,” tutur De Gadjah. (lia/JPNN)
Redaktur & Reporter : Ali Mustofa
