PON 2028: Antara Simbol dan Pemerataan Pembangunan

Ketika pemerintah menunjuk Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, publik membaca keputusan itu sebagai sinyal keberanian.

Di tengah kritik soal ketimpangan antardaerah, PON akhirnya “dibawa” ke wilayah yang selama ini berada di pinggir arus pembangunan. Namun, di balik optimisme itu, muncul satu pertanyaan penting: Apakah keberanian simbolik tersebut benar-benar diiringi dukungan nyata?

PON 2028 bukan sekadar agenda olahraga. Ia adalah ujian konkret sejauh mana negara serius memaknai pemerataan pembangunan.

Pekan Olahraga Nasional bukan hanya soal perebutan medali. Ajang empat tahunan ini selalu datang bersama tuntutan besar: infrastruktur, anggaran, transportasi, hingga koordinasi lintas sektor. Bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, menjadi tuan rumah PON adalah tantangan berat, sekaligus peluang strategis.

Di satu sisi, PON bisa mempercepat pembangunan dan mengangkat posisi daerah dalam peta kebijakan nasional. Di sisi lain, tanpa dukungan kuat dari pemerintah pusat, beban finansial justru berisiko menekan keuangan daerah.

Persoalan mulai terasa ketika wacana efisiensi anggaran kembali menguat. Rasionalisasi belanja negara tentu penting, apalagi di tengah tekanan fiskal dan banyaknya prioritas pembangunan. Namun, masalah muncul ketika efisiensi diterapkan secara seragam, tanpa mempertimbangkan kondisi awal setiap daerah.

Dalam konteks PON 2028, kebijakan ini terlihat dari pembatasan pembangunan venue baru hingga wacana pengalihan cabang olahraga berbiaya tinggi ke luar wilayah tuan rumah. Secara fiskal, langkah ini tampak rasional. Namun, secara pemerataan, kebijakan tersebut menyisakan dilema: daerah yang sejak awal tertinggal justru kembali dibatasi peluangnya untuk membangun kapasitas jangka panjang.

Pengalaman PON Papua 2021 memberikan pelajaran penting. Meski sempat menuai kritik karena anggaran besar, penyelenggaraan tersebut meninggalkan warisan infrastruktur yang sebelumnya tak dimiliki Papua. Stadion Lukas Enembe, misalnya, kini menjadi pusat aktivitas olahraga sekaligus simbol kehadiran negara di kawasan timur.

Dari Papua, kita belajar bahwa persoalannya bukan semata soal besar-kecilnya anggaran, melainkan bagaimana investasi itu dirancang agar memberi manfaat jangka panjang bagi daerah.

Bagi NTT dan NTB, PON 2028 menuntut investasi awal yang tidak kecil. Venue olahraga, sarana pendukung, transportasi, hingga akomodasi membutuhkan kepastian pendanaan dan perencanaan matang.

Jika dukungan pemerintah pusat hanya setengah hati, beban tersebut akan bertumpu pada daerah dengan ruang fiskal yang terbatas sejak awal. Dalam situasi seperti ini, PON berisiko berubah dari instrumen pemerataan menjadi tekanan baru bagi keuangan daerah.

Pembangunan venue olahraga seharusnya tidak semata dipandang sebagai pemborosan. Jika dirancang dengan perspektif jangka panjang, fasilitas olahraga bisa menjadi investasi penting bagi pemerataan pembangunan manusia. Sarana yang memadai membuka ruang pembinaan atlet usia dini, menguatkan komunitas olahraga, hingga mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Dengan sudut pandang ini, persoalan utama bukan sekadar efisiensi jangka pendek, melainkan juga keberanian negara menempatkan olahraga sebagai bagian dari strategi pembangunan.

Lebih jauh, PON 2028 menyentuh pertanyaan mendasar tentang bagaimana negara memaknai pemerataan. Jika pemerataan hanya berhenti pada penunjukan tuan rumah tanpa dukungan struktural yang sepadan, ketimpangan hanya berganti rupa. Daerah diberi tanggung jawab besar, tetapi tidak dibekali instrumen yang cukup untuk memikulnya.

Olahraga nasional semestinya menjadi bagian dari strategi pembangunan yang inklusif. PON idealnya tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dan memperluas rasa keadilan antardaerah.

Pada akhirnya, PON 2028 di NTT dan NTB adalah cermin cara negara memperlakukan daerah di luar pusat pertumbuhan. Ia menguji apakah pemerataan benar-benar dimaknai sebagai pembangunan kapasitas, atau sekadar gestur simbolik.

Tanpa dukungan kebijakan dan anggaran yang nyata, PON berisiko kehilangan maknanya—dan kesempatan menjadikan olahraga sebagai jembatan keadilan antardaerah kembali terlewatkan.