Pantau – Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menyatakan telah menerima undangan resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza sebagai anggota pendiri. Pernyataan tersebut disampaikan Orban melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Minggu.
Orban menyebut undangan tersebut sebagai sebuah kehormatan sekaligus bentuk pengakuan atas upaya Hongaria dalam mendorong perdamaian. Ia juga memperlihatkan surat undangan resmi dari Gedung Putih yang bertanggal 16 Januari.
“Hongaria menerima undangan kehormatan ini sebagai pengakuan atas kontribusi kami bagi perdamaian,” tulis Orban dalam unggahannya.
Dalam surat tersebut, Donald Trump mengundang Hongaria untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza, sebuah inisiatif yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dewan ini bertujuan mendorong demiliterisasi Hamas, pembentukan pemerintahan teknokrat di Gaza, serta memfokuskan agenda pada rekonstruksi pascakonflik di Jalur Gaza.
Gedung Putih sebelumnya mengumumkan susunan anggota Dewan Perdamaian untuk Gaza pada Jumat, 16 Januari. Donald Trump ditetapkan sebagai ketua dewan, dengan sejumlah tokoh politik internasional masuk dalam jajaran anggota. Di antaranya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Namun, pengumuman komposisi dewan tersebut menuai kritik dan ketidakpuasan dari berbagai pihak. Pemerintah Israel menyatakan bahwa pembentukan dan susunan Dewan Perdamaian untuk Gaza tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Israel dan dinilai bertentangan dengan kebijakan pemerintah Israel.
Di sisi lain, pihak Palestina juga menyampaikan kritik keras. Palestina menilai komposisi dewan tersebut lebih melayani kepentingan Israel dan mengindikasikan adanya niat negatif dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian gencatan senjata.
Meski menuai kontroversi, Amerika Serikat menegaskan Dewan Perdamaian untuk Gaza dibentuk sebagai forum internasional untuk mendorong stabilitas dan rekonstruksi wilayah Gaza pascakonflik.
