DMO Minyakita Anjlok, Kemendag Tekankan Wajib Pasok 35% ke BUMN

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat Minyakita pada Desember 2025 menurun signifikan dibandingkan capaian Oktober dan November.

Penurunan ini berkorelasi dengan menurunnya ekspor crude palm oil (CPO) pada bulan yang sama, sehingga berdampak pada pasokan minyak goreng dalam negeri.

Untuk diketahui, program minyak goreng rakyat merupakan hasil kewajiban pasok domestik (DMO) dari para produsen di dalam negeri, terutama eksportir kelapa sawit dan turunannya. Adapun, program ini bukan subsidi APBN.

Adapun, setiap produsen yang melakukan DMO akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan realisasi DMO Minyakita pada Oktober dan November 2025 masing-masing adalah 176.429 ton dan 184.076 ton. Namun, realisasi pada Desember tahun lalu turun atau hanya mencapai 167.131 ton.

Sampai dengan 15 Januari 2026, realisasi DMO baru mencapai 45.671 ton, jauh di bawah capaian bulan-bulan sebelumnya.

“Realisasi DMO minyakita untuk apabila kita dibandingkan dengan Oktober—November [2025] memang selama bulan Desember ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan kita harapkan di bulan Januari [2026] ini ada kenaikan dari pelaku usaha produsen dan eksportir CPO sehingga ada kenaikan ekspor, ini nanti akan berimbas pada realisasi DMO di dalam negeri,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026, Senin (19/1/2026).

Di sisi lain, pemerintah Kemendag telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025), yang mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35% DMO Minyakita ke BUMN, antara lain Perum Bulog dan ID Food beserta jaringan anak usahanya seperti PT PPI, RNI, dan Rajawali Nusindo.

Berdasarkan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah), volume distribusi Minyakita melalui BUMN sebagai distributor lini 1 (D1) meningkat menjadi 15,31% atau 32.574,63 ton pada 1 Desember—15 Januari 2026. Realisasi DMO melalui D1 BUMN naik 11,2% sepanjang 2025.

Jika dirinci, distribusi Minyakita melalui D1 BUMN itu terdiri dari Perum Bulog yang kini menguasai 9,79% atau setara 20.823,80 ton dan ID Food sebanyak 11.750,83 ton atau 5,52%.

Pendistribusian DMO melalui BUMN Pangan ini dilakukan untuk mendorong pendistribusian langsung ke pedagang pasar rakyat tanpa melalui perantara D2, sehingga HET Rp15.700 per liter di masyarakat dapat terjangkau.

Nawandaru menyatakan upaya penjajakan dan pemasokan Minyakita masih terus berlangsung hingga 15 Januari 2026. Menurutnya, beberapa produsen tengah menginformasikan kepada pemerintah bahwa mereka sedang berkoordinasi dengan BUMN, termasuk Perum Bulog dan jaringan ID Food, untuk menjajaki kerja sama.

“Mereka sedang melakukan penjajakan kerja sama dengan beberapa produsen, hampir semua produsen juga sudah melakukan pendekatan,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan pemerintah daerah (Pemda) juga perlu mempercepat pendistribusian Minyakita, terutama di wilayah yang saat ini masih mencatat kenaikan harga signifikan di atas HET.

Menurutnya, koordinasi langsung dengan Perum Bulog dan ID Food menjadi kunci agar pasokan dapat segera sampai ke titik-titik pasar pantauan. Di samping itu, lanjut dia, juga diperlukan pemantauan intensif terhadap pedagang untuk menurunkan harga minyak goreng secara keseluruhan.