Safrizal Ditunjuk Pimpin Tim wilayah Pelaksana Satgas Percepatan Rehab-Rekon Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kamis (15/1/2026).

BACA JUGA: Ditjen Bina Adwil & TP PKK Tembus ke 18 Lokasi Banjir Aceh Serahkan Bantuan

Rapat koordinasi membahas perkembangan penanganan pascabencana, mulai dari pendataan dampak, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, hingga progres rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta layanan pemerintahan.

Dalam forum tersebut, ditekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait agar pelaksanaan program pemulihan berjalan terarah dan tepat sasaran.

BACA JUGA: Dirjen Bina Adwil Pastikan Pasokan Air Bersih Terpenuhi di Wilayah Terdampak Banjir

Posko rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu fokus utama, posko diharapkan mampu menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan pelaksanaan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini.

Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan pemulihan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah terdampak.

BACA JUGA: Dirjen Bina Adwil Pimpin Tim ke Lokasi Banjir dan Longsor di Aceh-Sumut

Selain aspek teknis, rapat juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terkoordinasi.

Informasi terkait penanganan pascabencana diharapkan dapat disampaikan secara konsisten, jelas, dan akurat kepada masyarakat, sehingga perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipantau secara terbuka dan meningkatkan kepercayaan publik.

Khusus terkait komunikasi publik, Mendagri menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai contact person utama dalam penyampaian informasi penanganan pascabencana, yang terintegrasi dengan Media Center Menteri Komunikasi dan Digital.

"Untuk komunikasi publik yang di Aceh, posko harus spesifik menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aceh, dengan progres hari per hari, kontak person Pak Safrizal, yang merupakan Dirjen Bina Adwil Kemendagri, mantan Pj Gubernur Aceh (2024-2025) yang juga orang Aceh,” ujar Mendagri.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat data, koordinasi, dan informasi publik.

“Kami siap menjalankan arahan dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, sekaligus sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Safrizal.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, di bawah koordinasi Kemendagri berkomitmen untuk terus mengawal Satuan Tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap pemerintah daerah, sekaligus mendorong percepatan pemulihan wilayah terdampak agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dapat segera kembali berjalan normal. (rhs/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkot Tangsel Mampu Benahi Masalah Sampah, Ancaman Pidana Lingkungan Masih Prematur