Komisi yang diambil oleh aplikator dikabarkan akan turun dari 20% menjadi 10% untuk layanan pengantaran orang, menurut bocoran draf Peraturan Presiden alias Perpres ojol yang dimuat oleh Reuters. Namun pandangan pengemudi ojek online mengenai hal ini terbagi dua.
Mitra pengemudi ojol Gojek Iwan berharap apapun aturan yang diterbitkan pemerintah diharapkan mendukung kesejahteraan para driver ojek online. Begitu juga dengan mitra Grab Tumin.
“Kalau jadi 10%, berarti potongannya lebih sedikit,” kata Tumin kepada Katadata.co.id, Senin (19/1).
Gabungan Aksi Roda atau Garda dan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia alias SPAI pun menyambut baik jika aturan penurunan komisi itu diterapkan. Kedua kelompok mitra pengemudi ojol itu selama ini rutin menggaungkan kampanye penurunan bagi hasil untuk layanan pengantaran orang dari 20% menjadi 10%.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menilai skema 90% untuk pengemudi dan 10% aplikator merupakan batas rasional. Ini supaya pengemudi tetap memiliki daya hidup ekonomi yang layak.
Namun ia berharap penerbitan Perpres Ojol itu tidak menunggu kesepakatan merger Grab dan Gojek sebagaimana keterangan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi. “Proses bisnis dan merger korporasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda perlindungan terhadap jutaan rakyat yang menggantungkan hidupnya sebagai pengemudi ojol,” kata Igun kepada Katadata.co.id, Sabtu (17/1).
Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan pemangkasan komisi dari 20% menjadi 10% merupakan keharusan. “Sebab, selama ini upah atau pendapatan pengemudi ojol yang per hari hanya Rp 50 ribu – Rp 100 ribu telah tergerus oleh potongan yang tinggi,” kata dia kepada Katadata.co.id, Kamis (15/1).
Dari upah itu, pengemudi ojol masih harus menanggung biaya operasional hingga Rp 100 ribu seperti biaya bahan bakar, parkir, pulsa dan paket data, serta cicilan kendaraan, handphone, dan atribut seperti helm, jaket, tas.
Akan tetapi, Perwakilan URC Bergerak Dennis menolak pemangkasan komisi dari 20% menjadi 10%. “Keputusan ini akan berdampak luas, seperti rusaknya ekosistem yang sudah dibangun selama ini,” kata dia kepada Katadata.co.id, Jumat (16/1).
Jenderal Lapangan URC Bergerak Achsanul Solihin menyampaikan pada September 2025, bahwa ada kekhawatiran jika komisi turun menjadi 10%, maka promosi untuk konsumen berkurang. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada penurunan order.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022, potongan aplikator atas layanan pengantaran orang maksimal 15% dari total biaya yang dibayar pengguna. Komisi ini bisa bertambah 5% untuk biaya penunjang, menjadi paling banyak 20%.
Biaya penunjang untuk mendukung kesejahteraan pengemudi taksi dan ojek online alias ojol yang dimaksud meliputi:
- Asuransi keselamatan tambahan
- Penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi seperti pelatihan, kesehatan
- Dukungan pusat informasi
- Bantuan biaya operasional misalnya, voucer BBM dan pulsa
- Bantuan lainnya dalam situasi tertentu
Akan tetapi, URC berharap ada transparansi dari aplikator terkait penggunaan potongan tambahan 5% itu.
Katadata.co.id mengonfirmasi isi bocoran Perpres Ojol yang disebutkan akan mengurangi komisi yang diambil aplikator dari 20% menjadi 10% kepada Koalisi Ojol Nasional alias KON, namun belum ada tanggapan.
Katadata.co.id juga meminta tanggapan Gojek, Grab, dan inDrive mengenai kabar bocoran Perpres Ojol tersebut, namun belum ada respons. Sedangkan Government Relations Manager Maxim Indonesia Rafi Assagaf mengatakan perusahaan mendukung penerapan skema komisi yang bersifat fleksibel dengan rentang batas 15% hingga 20%. "Tidak ditetapkan sebagai komisi yang rigid/ mutlak. Hal ini selaras dengan model bisnis transportasi online," kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (19/1),
Komisi itu, kata dia, digunakan untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan dua aplikasi yang kompleks ,baik aplikasi untuk
penumpang maupun untuk mitra pengemudi, termasuk di dalamnya adalah sistem peta, navigasi,
dan pembayaran.
Selain itu, komisi berperan penting dalam memastikan operasional layanan yang stabil selama 24 jam, mencakup pemrosesan volume besar permintaan perjalanan dan pembayaran, penyediaan dukungan teknis, serta perlindungan keamanan dan kerahasiaan data. Komisi juga mendukung pengelolaan sistem pembayaran dan aktivitas pemasaran guna menjaga ketersediaan layanan secara luas.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau CELIOS Nailul Huda mengatakan penurunan komisi dari 20% menjadi 10% akan mengurangi pendapatan aplikator.
Sedangkan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam menyusun Perpres. Menurut dia, sektor transportasi online berperan penting dalam menciptakan jutaan lapangan kerja dan menjadi hub bagi jutaan UMKM.
“Jika tidak hati-hati, industri transportasi online akan melemah dan berdampak luas,” kata Wijayanto kepada Katadata.co.id, Senin (19/1).
Ia menilai, ekosistem industri ojol dan taksi online belum tertata. “Dengan komisi yang tidak dibatasi saja, semua aplikator masih merugi. Bahkan paling tidak tujuh sampai sembilan aplikator gulung tikar, termasuk Uber,” ia menambahkan.
Oleh karena itu, menurut dia, perlu dicari titik temu yang optimal terkait besaran komisi, status pengemudi, dan fasilitas untuk driver taksi online maupun ojol.
Wijayanto menyoroti negara-negara lain yang tidak mengatur komisi, melainkan kesejahteraan mitra pengemudi dan keselamatan penumpang. “Bisa saja ini solusi yang perlu dipertimbangkan, paling tidak komisi dibatasi dalam range 10% - 20%, tetapi sebaiknya tidak dipotong dari total fee, melainkan ditambahkan dari fee yang diterima driver. Dengan begitu, tidak mengurangi pendapatan pengemudi (taksi online dan ojol),” kata dia.
