Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menepis isu pengikisan independensi Bank Indonesia (BI) menyusul proses pengisian kursi Deputi Gubernur BI yang kosong.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa perpindahan pejabat teknokratis antara kementerian dan otoritas moneter bukan bentuk intervensi, melainkan pertukaran wajar dalam ruang kebijakan fiskal dan moneter.
“Kan tukar, BI juga pemerintah, makanya saya bingung kalau Juda Agung masuk ke saya jangan-jangan orang Pak Perry menekan saya di dalam. Enggak, itu satu exchange, pertukaran yang saya pikir seimbang nggak ada yang aneh, kalau independensi nggak ada hubungannya,” ujar Purbaya ketika ditemui di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
Dinamika tersebut mencuat setelah pemerintah resmi mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur BI kepada DPR RI melalui Surat Presiden (Surpres), menyusul pengunduran diri Deputi Gubernur BI Juda Agung.
Salah satu nama yang diusulkan adalah Wakil Menteri Keuangan, Thomas (Tommy) Djiwandono.
Purbaya menegaskan independensi BI tetap terjaga selama pemerintah tidak melakukan instruksi atau tekanan dalam pengambilan keputusan moneter.
“Kecuali nanti pada waktu ambil keputusan, ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada,” tuturnya.
Ia menjelaskan hubungan BI dan Kementerian Keuangan berjalan dalam kerangka koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter selaras mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Jadi BI independen, kita jalankan fiskal. Mereka jalankan moneter, kita koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakannya walaupun sama-sama independen tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR,” kata Purbaya.
Selanjutnya, DPR akan melakukan fit and proper test sebelum menetapkan Deputi Gubernur BI yang baru. Bursa jabatan ini dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan arah kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan koordinasi fiskal–moneter pemerintah. (agr/rpi)
