Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai isu perpindahan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono ke Bank Indonesia (BI). Purbaya menyampaikan dukungannya terhadap wacana tersebut dan menilai langkah itu sebagai bagian dari pertukaran pengalaman antara kebijakan fiskal dan moneter.
“Tanggapan saya gimana? Ya baguslah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Sudah di fiskal, sekarang kalau masuk kan ke moneter, kan bagus. Saya mendukung,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen RI, Senin (19/1).
Isu ini menguat setelah beredar kabar bahwa posisi Thomas di Kementerian Keuangan berpotensi diisi oleh Deputi Gubernur BI Juda Agung. Purbaya mengaku juga mendengar kabar serupa dan berencana bertemu langsung dengan Juda Agung untuk mengetahui rencana dan niatnya.
“Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu (Juda Agung menjadi Wakil Menteri Keuangan). Nanti saya mau ketemu dengan Pak Juda besok kali ya. Saya mau lihat niatnya dia apa sih,” katanya.
Ketika wartawan menyinggung apakah skema tersebut berarti terjadi pertukaran jabatan, Purbaya membenarkan hal tersebut.
“Kayak switch-switch ya kelihatannya. Kalau bocorannya seperti itu, kayaknya begitu, switch kelihatannya,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut, kunjungan Thomas ke BI sebelumnya bisa dimaknai sebagai proses pengenalan. “Disuruh ngintip-ngintip di BI ada apa sih? Kan sudah ngintip dua kali, cukup. Jadi dia pindah ke sana juga cukup,” imbuhnya.
Namun, isu switch ini memantik kekhawatiran soal independensi bank sentral. Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai potensi tergerusnya independensi BI, Purbaya justru mempertanyakan letak masalahnya. Ia menilai pertukaran tersebut setara dan tidak aneh.
“Kan tukar, BI juga pemerintah. Tukar kan? Itu satu exchange atau pertukaran yang saya pikir seimbang. Enggak ada yang aneh,” ujarnya.
Menurut Purbaya, independensi BI baru bisa dipersoalkan jika ada intervensi langsung pemerintah dalam pengambilan keputusan moneter. Selama ini, ia menegaskan, hal tersebut tidak terjadi. Ia juga menekankan pemisahan peran antara fiskal dan moneter yang tetap berjalan dengan koordinasi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Selama ini kan enggak ada. Jadi BI independen, kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter. Kita koordinasi di KSSK,” katanya.
Pemerintah sebelumnya telah mengkonfirmasi pengunduran diri Juda Agung dari jabatan Deputi Gubernur BI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, pengunduran diri tersebut memicu mekanisme formal pengisian jabatan sesuai aturan, termasuk pengajuan nama calon ke DPR RI untuk uji kelayakan dan kepatutan.
Dalam Surat Presiden yang dikirimkan ke DPR, pemerintah mengusulkan tiga nama calon Deputi Gubernur BI, salah satunya Thomas Djiwandono.
