Thomas Djiwandono Diusulkan Jadi Deputi Gubernur BI

JAKARTA, KOMPAS – Menyusul pengunduran diri Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan nama keponakannya Thomas Djiwandono bersama dua nama lainnya ke DPR untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Saat ini terdapat lima Deputi Gubernur BI yang mendampingi Gubernur BI Perry Warjiyo. Mereka adalah Destry Damayanti, Juda Agung, Aida S Budiman, Filianingsih Hendrarta, dan Ricky P Gozali. Setelah pengunduran diri Juda, Presiden menindaklanjuti dengan mengirimkan surat presiden kepada DPR. Dalam surat ini diusulkan tiga nama yang akan diuji kelayakan dan kepatutannya di DPR.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pengusulan tiga nama calon Deputi Gubernur BI oleh Presiden. Selain menyebut nama Thomas yang kini juga menjabat Wakil Menteri Keuangan, Prasetyo tidak menyebut dua nama lain yang diusulkan.

“Ini bermula dari surat pengunduran salah satu deputi Gubernur BI yang kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan,” tutur Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/1/2026) siang.

“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul – Pak Wamenkeu atas nama Thomas Djiwandono,” lanjut Prasetyo tanpa menyebutkan dua nama lain yang diusulkan Presiden ke DPR.

Setelah pengusulan oleh Presiden, Komisi XI DPR selanjutnya akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ketiga calon Deputi Gubernur BI.

Terkait usulan Presiden ini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilainya sebagai langkah yang sangat riskan, apalagi saat rupiah dalam kondisi tertekan. Ketika kepercayaan terhadap rupiah sedang lemah, usulan nama orang dekat Presiden Prabowo sebagai calon Deputi Bank Indonesia akan menambah tekanan pada rupiah.

Faisal menjelaskan, bank sentral semestinya bisa bergerak secara independen dan tidak diintervensi pemerintah dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas moneter dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Karenanya, posisi deputi Bank Indonesia pun demikian dalam otoritas moneter dan ekonomi. Pemilihan Deputi Gubernur BI pun semestinya betul-betul berdasarkan meritokrasi dan memenuhi ekspektasi pasar.

“Siapapun yang berdiri di sana harus menjadi representasi Bank Indonesia dan tidak ada intervensi politik,” tuturnya.

Menurut Faisal, ada tanya besar dengan pengunduran diri Juda Agung tanpa alasan yang kuat. Seperti diketahui, Juda meniti karier dari bawah di Bank Indonesia dan kini tergolong sangat senior.

“Ini memicu pertanyaan publik dan pasar, ada apa? Kenapa? Ini sangat tidak biasa, apalagi (pejabat) yang meniti karier dari bawah. Kalaupun Deputi kemudian tidak naik lagi, biasanya pindah ke OJK atau ke luar negeri, tapi tidak mundur,” tuturnya.

Persoalan berikutnya, menurut dia, adalah usulan penggantinya orang terdekat Presiden atau pemerintah. Ini membuat pasar dan investor mempertanyakan apakah Bank Indonesia akan bisa betul-betul independen atau didominasi eksekutif.

Bila BI dipengaruhi eksekutif yang dipilih secara politik dan bukan memutus berdasarkan pertimbangan internal obyektif BI, ia menilai, keputusan BI nantinya akan dipengaruhi pula kepentingan-kepentingan politik.

“Ini tidak diinginkan karena berbagai fungsi BI mulai pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar tidak akan lagi murni tetapi dipengaruhi kepentingan politik. Ini justru akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi,” kata Faisal.

Ia menyebutkan penilaian ini terlepas dari kapabilitas Thomas Djiwandono yang sesungguhnya terpelajar dan memiliki latar ekonom. Namun, posisinya sebagai keluarga dekat Prabowo dan Bendahara Umum Partai Gerindra menjadikan langkah Presiden mengusulkan nama Thomas menjadi riskan blunder.

“Ketika kepercayaan terhadap rupiah sedang lemah, ini akan menambah tekanan, apalagi hari ni tekanan meningkat. Untuk meredam itu, BI perlu bekerja ekstra keras,” tambah Faisal.

Namun, lanjutnya, semestinya orang-orang terdekat Presiden menyadari dan memberikan masukan kepada Presiden mengenai risiko ini.

Thomas Djiwandono memang ponakan dan dekat dengan Prabowo. Thomas yang lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972 adalah anak pertama pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto. Adapun Soedradjad Djiwandono adalah mantan Gubernur BI di era Presiden Soeharto.

Dalam laman Kementerian Keuangan disebutkan Thomas menyelesaikan pendidikan Sarjana Studi Sejarah di Haverford College, Amerika Serikat tahun 1994. Tahun 2003, dia meraih gelar Master of Arts di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat.

Sebelum menggeluti karier di bidang ekonomi, Thomas pernah menjadi wartawan magang di Majalah Tempo tahun 1993 dan tahun 1994 menjadi jurnalis di Business Weekly. Baru tahun 1996, Thomas menjadi analis keuangan di NatWest Market, Jakarta dan tahun 1999 menjadi konsultan di Castle Asia.

Tahun 2004, Thomas menjadi Direktur Pengembangan Bisnis Comexindo Internasional dan akhirnya menjadi CEO pada 2010-2024. Dia juga menjabat Deputi CEO Arsari Group pada 2011 hingga 2024.

Selain itu, Thomas juga merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. Di pemerintahan, Thomas menjadi Wakil Menteri Keuangan mulai 18 Juli 2024 dengan pelantikan oleh Presiden Joko Widodo. Di Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto kembali memilihnya menjadi Wakil Menteri Keuangan bersama Suahazil Nazara.