Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memiliki peran strategis sebagai pusat riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berbasis ilmu pengetahuan, guna menyongsong Indonesia Emas 2045.
Ribka menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers usai Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi yang berlangsung di Auditorium B.J. Habibie, Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta.
"Pemerintah sangat membutuhkan adanya riset dan juga inovasi (sebagai) rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah dapat melaksanakan semua kebijakan berbasis pada riset dan teknologi baik masa kini dan masa yang akan datang menyambut Indonesia Emas 2045," ungkapnya.
IPDN Diposisikan Sebagai Policy Research HubRibka menjelaskan bahwa IPDN tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga diarahkan menjadi policy research hub yang mampu menjembatani kebutuhan pemerintah daerah dengan hasil riset dan inovasi.
Ia menambahkan, "Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua policy, baik dari Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang selalu kami menggunakan data dan riset," ia mengungkapkan.
Menurutnya, Kemendagri terus mendorong pemanfaatan data dan hasil riset sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, IPDN didorong untuk memperkuat kolaborasi dengan BRIN dalam membangun sinergi strategis antara lembaga pemerintah dan pusat riset nasional.
BRIN Perkuat Ekosistem Inovasi NasionalKepala BRIN, Arif Satria, menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Riset dan Inovasi bertujuan menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Ia menekankan pentingnya sinergi antar sektor dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan untuk mendukung transformasi kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.
"(Acara ini juga untuk) menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045," ujar Arif.
Menurutnya, BRIN diharapkan menjadi pusat pengolahan riset yang dapat mengarahkan kebijakan kementerian dan lembaga agar benar-benar berbasis sains dan menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Melalui sinergi antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, pemerintah menargetkan lahirnya kebijakan daerah yang lebih responsif, inovatif, dan berlandaskan pada data ilmiah.
Langkah ini dinilai krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan.
