Jakarta: Pemerintah menyepakati pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,8 triliun untuk Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini diambil guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra atas persetujuan Presiden.
“Kita menyepakati bahwa perlu ada percepatan pemulihan di bencana Sumatra ini. Yang pertama kami sampaikan tadi, persoalan anggaran menjadi penting. Karena itu kami menyampaikan persetujuan Presiden untuk relaksasi transfer keuangan ke daerah. Jumlahnya itu sekitar Rp10,8 triliun. Kita akan awasi itu, kita akan fokuskan untuk memastikan mereka menggunakan itu secara tepat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
Baca Juga :
Tinjau Banjir Karawang, Gibran Tekankan Prioritaskan Kesehatan Kelompok RentanBima menjelaskan, dana TKD tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor krusial, mulai dari pemulihan ekonomi lokal, pembangunan hunian bagi penyintas, hingga penyediaan kebutuhan aktivitas sehari-hari warga terdampak. Ia menegaskan Kemendagri akan mengawal ketat penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran.
Selain bantuan anggaran, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil menjamin kemudahan pengurusan dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa lebih cepat mengakses bantuan hunian layak tanpa kendala administrasi.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Foto: Metro TV/Rona Marina Nisaasari.
“KTP, Kartu Keluarga (KK), semuanya kita bantu, kita mudahkan dan tidak dipungut biaya. Kita minta seluruh kepala daerah agar secepatnya untuk menyampaikan data-data yang dibutuhkan,” tegas Bima.
Pemerintah berharap langkah relaksasi anggaran dan kemudahan administrasi ini dapat menormalkan kembali denyut nadi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam waktu singkat.
