REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat memberikan jaminan bahwa proses seleksi calon petugas haji daerah untuk musim haji 1447 Hijriah akan berjalan dengan mengutamakan transparansi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, menegaskan bahwa objektivitas dan akuntabilitas menjadi harga mati dalam menjaring sumber daya manusia yang akan menyertai jamaah ke Tanah Suci.
- Revisi KUHP Berpotensi Tumpang Tindih dengan Undang-Undang Lain
- Laporan JATAM Ungkap Jejak Oligarki di Balik Bencana Banjir Sumatera
- Iran Siap Perang Habis-habisan Jika Ayatollah Ali Khamenei Sampai Terbunuh
Tahapan seleksi ini telah dimulai secara serentak di seluruh Indonesia sejak 17 hingga 21 Januari 2026. Di Sumatera Barat, proses perekrutan diawali dengan pengumuman terbuka dan pendaftaran secara daring melalui aplikasi resmi kementerian. Calon petugas diwajibkan mengunggah berbagai dokumen pendukung untuk diverifikasi secara administratif, memastikan setiap kandidat memenuhi syarat kompetensi serta batasan jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang maksimal berada di level Eselon IV.
Setelah lolos verifikasi berkas, para peserta akan menghadapi tahap krusial berupa Computer Assisted Test (CAT) yang dijadwalkan pada 22 Januari 2026. Sistem CAT ini dirancang untuk meminimalisir intervensi manusia, sehingga nilai muncul secara real-time demi menjamin keadilan. Tak hanya tes tulis, kandidat tertentu juga harus melalui sesi wawancara pendalaman untuk menguji ketahanan mental, wawasan keagamaan, serta kemampuan pemecahan masalah di lapangan sebelum hasil akhirnya diumumkan secara terbuka pada 23 Januari 2026.
.rec-desc {padding: 7px !important;}"Petugas haji daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani jamaah. Kami tidak hanya mencari mereka yang memenuhi syarat administrasi, tetapi yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen pelayanan yang tulus," ujar M. Rifki di Padang, Senin (19/1/2026). Bidang layanan ini sendiri dibagi menjadi dua kategori utama, yakni pelayanan umum yang berfokus pada manasik dan perlindungan jamaah, serta pelayanan kesehatan yang berfokus pada mitigasi medis.
Tugas yang diemban para petugas terpilih nantinya sangatlah berat dan mulia. Di bidang pelayanan umum, petugas bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh pergerakan jamaah mulai dari embarkasi, selama di Arab Saudi, hingga kembali ke tanah air. Mereka wajib memastikan jamaah mendapatkan hak akomodasi, konsumsi, dan transportasi yang layak, serta memberikan bimbingan ibadah agar jamaah dapat menjalankan rukun haji sesuai syariat secara mandiri dan benar.
Selain itu, petugas haji memiliki peran vital dalam aspek perlindungan dan keamanan jamaah. Mereka harus sigap menangani jamaah yang tersesat, kehilangan barang, hingga memediasi komunikasi antara jamaah dengan otoritas setempat di Arab Saudi. Di sisi kesehatan, petugas medis bertanggung jawab melakukan pemantauan kesehatan rutin, memberikan pertolongan pertama pada keadaan darurat, serta memastikan jamaah dengan risiko tinggi tetap terjaga kondisinya di tengah cuaca ekstrem.
Seluruh dedikasi ini diharapkan menjadi kunci sukses penyelenggaraan haji tahun 2026. Dengan proses seleksi yang melibatkan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, pemerintah berharap petugas yang dikirim adalah sosok yang benar-benar siap mewakafkan waktu dan tenaganya. Usulan calon petugas beserta dokumen pendukungnya sendiri wajib disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat paling lambat 20 Januari 2026 sebagai syarat akhir sebelum memasuki ujian berbasis komputer.
