JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi bahwa Bupati Pati Sudewo menjadi salah satu kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Hal tersebut dikonfirmasi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, meski ia belum mengungkap lebih detail kasus yang menjerat Sudewo.
"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW," ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).
Baca juga: Profil Bupati Pati Sudewo yang Kena OTT KPK, Sempat Akan Dimakzulkan
Sudewo sendiri menjadi salah satu kepala daerah yang mendapatkan sorotan pada 2025 oleh warganya dan menjadi isu nasional.
Sederet kebijakannya menjadi kontroversi hingga masyarakat Kabupaten Pati menggelar demonstrasi dan mendorong Sudewo untuk mundur.
Naikkan Pajak hingga 250 Persen
Saat itu, menjadi sorotan setelah mengeluarkan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kebijakan tersebut berujung kemarahan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menuntut Sudewo mundur dari posisinya.
Puluhan ribu masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatan Bupati Pati.
Baca juga: OTT di Pati, KPK Tangkap Bupati Sudewo
Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto menyatakan bahwa pihaknya sudah memberi saran agar Sudewo mundur sebelum 13 Agustus demi menjaga kondusivitas dan martabatnya.
"Supaya tertib, aman, damai, sebelum tanggal 13 Agustus seharusnya dia gelar konferensi pers, nyatakan mengundurkan diri, untuk menjaga martabat," ujar Teguh dilansir dari Tribunnews.com, Rabu (14/8/2025).
"Kalau dilengserkan, kan, martabatnya jatuh, kami tidak ingin menjatuhkan martabat orang, tapi kalau memang terpaksa, apa boleh buat," sambungnya.
Baca juga: Pengacara Nadiem Bakal ke KPK Laporkan 3 Saksi yang Diduga Terima Uang
ANTARA FOTO/Aji Styawan Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Dalam unjuk rasa yang dihadiri sekitar 100 ribu warga itu menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan sejumlah kebijakannya tidak pro ke masyarakat. ANTARA FOTO/Aji Styawan/tom.
Warga Pati Lapor ke KPK
Kemudian pada Senin (1/9/2025), ratusan warga Pati memadati halaman depan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Selain itu, warga juga membawa bendera yang bertuliskan “Save Pati” dan “Masyarakat Pati Bersatu”.
"Hari ini kita ketemu dengan Juru Bicara KPK, namanya siapa saya tidak tahu ya, beliau menyampaikan bahwa beliau juru bicara KPK dan Humas,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono, Senin.
Baca juga: Wali Kota Madiun Maidi Terjaring OTT KPK
Supriyono mengatakan, hasil audiensi ini salah satunya adalah KPK akan berkoordinasi secara internal untuk memberikan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Sudewo, dari jabatannya.
