EtIndonesia. Gelombang protes nasional di Iran memasuki hari ke-21 pada Jumat, 17 Januari 2026, menandai lebih dari tiga pekan perlawanan rakyat terhadap rezim Republik Islam. Aksi demonstrasi kembali meletus di berbagai kota besar dan wilayah strategis Iran, meskipun aparat keamanan terus melakukan penindasan—kini dengan metode yang lebih tertutup dan terorganisir.
Di tengah eskalasi situasi dalam negeri Iran, ketegangan antara Teheran dan Washington kembali meningkat tajam. Pada hari yang sama, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei melontarkan pernyataan keras yang saling berhadapan, mempertegas bahwa krisis Iran telah memasuki fase politik dan geopolitik yang semakin berbahaya.
Trump Serukan Akhir Kekuasaan Khamenei
Dalam wawancara eksklusif dengan Politico yang diterbitkan pada 17 Januari 2026, Presiden Trump secara terbuka menyerukan agar kekuasaan Ali Khamenei diakhiri. Trump menyatakan bahwa Iran membutuhkan kepemimpinan baru dan menegaskan bahwa para penguasa saat ini mempertahankan kekuasaan melalui penindasan brutal dan kekerasan sistematis.
Menurut Trump, tindakan represif yang dilakukan rezim Iran telah menghancurkan negara dari dalam. Dia menekankan bahwa sebuah pemerintahan seharusnya berfokus pada tata kelola negara yang baik—bukan membantai puluhan ribu warganya demi mempertahankan kekuasaan politik.
Trump juga menyindir bahwa bahkan ketika roda negara hanya mampu berputar pada tingkat minimum, kepemimpinan yang bertanggung jawab tetap menjadi kunci, sebagaimana yang dia klaim telah lakukan dalam memimpin Amerika Serikat.
AS Peringatkan Ancaman Serangan Iran terhadap Pangkalan Militer
Masih pada 17 Januari, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasi telah menerima informasi intelijen mengenai dugaan persiapan Iran untuk menyerang pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah.
Melalui akun resmi berbahasa Persia di platform media sosial AXE, Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa seluruh opsi terhadap Iran masih terbuka. Washington memperingatkan Teheran agar tidak “menguji” Presiden Trump, sembari menegaskan bahwa setiap serangan terhadap aset Amerika Serikat akan dibalas dengan respons militer yang sangat keras.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meskipun serangan militer AS terhadap Iran saat ini ditunda, situasi sama sekali belum mereda.
Aksi Diaspora Iran Memanas di London
Pada malam 16 Januari 2026, sebuah video yang beredar luas di platform AXE memperlihatkan bendera Iran diturunkan dari Gedung Kedutaan Besar Iran di London. Media Inggris TalkTV melaporkan bahwa demonstran pro-demokrasi terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian di luar kompleks kedutaan.
Sejumlah demonstran dilaporkan mengalami luka-luka akibat tindakan aparat. Bahkan, seorang jurnalis dari Perspective TV disebut turut menjadi korban kekerasan dalam insiden tersebut, memicu kecaman dari komunitas pers internasional.
Teheran Akui Penangkapan Massal, LSM Sebut Angka Jauh Lebih Besar
Pada Jumat, 17 Januari, Pemerintah Iran secara langka mengakui telah menangkap sekitar 3.000 orang terkait gelombang protes nasional. Namun, berbagai organisasi hak asasi manusia menilai angka tersebut jauh di bawah jumlah sebenarnya.
Menurut laporan lembaga independen, penangkapan dilakukan secara masif, termasuk terhadap mahasiswa, pekerja, aktivis perempuan, dan warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam aksi kekerasan.
Pentagon Kerahkan Kekuatan Tambahan ke Timur Tengah
Sejumlah media internasional melaporkan bahwa Pentagon tengah mengerahkan kekuatan militer tambahan ke kawasan Timur Tengah. Armada kapal induk tempur Amerika Serikat dilaporkan telah bergerak menuju wilayah tersebut, menandai peningkatan kesiapsiagaan militer AS di tengah potensi eskalasi konflik.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal tekanan strategis terhadap Teheran, sekaligus pesan kepada sekutu dan lawan bahwa Washington bersiap menghadapi segala skenario.
Reza Pahlavi Serukan Mogok Nasional dan Aksi Simbolik
Putra Mahkota Iran, Reza Pahlavi, kembali menyerukan aksi mogok nasional melalui platform AXE. Dia menegaskan bahwa Iran kini menjadi benteng utama perjuangan dan perlawanan terhadap rezim Republik Islam.
Dalam pernyataannya, Reza Pahlavi menyebut bahwa rezim Khamenei telah menciptakan “kebohongan besar” untuk menipu dunia dan mengulur waktu. Dia menegaskan bahwa selama Khamenei dan rezim yang dia sebut kriminal belum disingkirkan ke “tong sampah sejarah”, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan di Iran yang dapat dianggap normal.
Dia menyerukan kepada rakyat Iran agar bersatu pada 17–19 Januari 2026, setiap pukul 20:00 waktu setempat, dengan meneriakkan slogan-slogan nasional sebagai bentuk perlawanan simbolis dan pesan kepada dunia bahwa akhir rezim anti-Iran semakin dekat.
Tokoh AS dan Israel Perkeras Tekanan terhadap Teheran
Senator AS, Lindsey Graham mengunggah pernyataan di AXE pada 17 Januari, mengonfirmasi bahwa dia telah tiba di Israel. Graham menyatakan kedatangannya bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban rezim Iran atas tindakan brutal terhadap rakyatnya.
Dalam sebuah video, Graham menyebut bahwa waktu akan membuktikan runtuhnya rezim Iran hanya tinggal menunggu hari.
Sementara itu, pengacara Amerika-Israel Mark Zell menilai bahwa langkah-langkah Presiden Trump telah memaksa rezim Iran membuka seluruh rencana daruratnya, dan kini tidak lagi memiliki jalan keluar strategis.
Sorotan pada Keluarga Elite Iran di AS
Menurut laporan New York Post, perhatian publik kini tertuju pada putri Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Dia diketahui memegang green card Amerika Serikat yang diterbitkan pada 2021 dan bekerja sebagai dokter serta profesor onkologi di Universitas Emory, Georgia.
Sebuah petisi daring di Trump.org telah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan, menuntut agar pemerintahan Trump mendeportasi keluarga elite rezim Iran yang tinggal di AS. Para penandatangan menilai tidak adil jika keluarga pejabat Iran menikmati kebebasan di Amerika Serikat, sementara di Iran mereka diduga memerintahkan pembantaian terhadap demonstran.
Ali Larijani sendiri baru-baru ini mengecam Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di media sosial, serta memperingatkan AS agar tidak mencampuri urusan Iran—sebuah pernyataan yang justru memicu kemarahan komunitas Iran-Amerika.
Washington Tinjau Kebijakan Imigrasi Era Biden
Menanggapi isu tersebut, Asisten Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Mike Laughlin mengatakan kepada Newsweek bahwa pemerintahan Trump tengah meninjau secara menyeluruh kebijakan imigrasi era Biden, termasuk pemberian green card kepada warga negara dari negara-negara yang menjadi perhatian keamanan nasional, seperti Iran.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal bahwa Washington bersiap mengambil pendekatan yang jauh lebih keras terhadap Teheran.
Semua Mata Tertuju pada Langkah Berikutnya
Di media sosial, dukungan terhadap sikap tegas Presiden Trump terus menguat. Banyak warganet menilai kasus keluarga elite Iran ini dapat menjadi “tembakan simbolis pertama” dalam babak baru tekanan AS terhadap rezim Teheran.
Dengan protes yang belum mereda, tekanan internasional yang kian kuat, dan kesiapsiagaan militer yang meningkat, Iran kini berada di persimpangan sejarah—dan dunia menunggu langkah berikutnya dari Washington maupun Teheran.
