Indonesia Memasuki Era Stagnansi Kontribusi Investasi Asing 

Penguatan investasi asing yang selama lima tahun terakhir menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional mulai kehilangan tenaga. Untuk pertama kalinya sejak 2020, kontribusi penanaman modal asing (PMA) terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat menurun.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, realisasi investasi asing langsung sepanjang 2025 mencapai Rp 900,9 triliun. Angka ini tetap besar, tetapi porsinya terhadap perekonomian nasional tak lagi setebal tahun-tahun sebelumnya.

Gambaran itu menjadi lebih jelas ketika disandingkan dengan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Desember 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2025 mencapai 5,45 persen.

Dengan menggabungkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tiga kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 diproyeksikan berada di kisaran 5,12 persen.

BPS mencatat PDB nominal Indonesia pada 2024 sebesar Rp 22.139 triliun. Dengan pertumbuhan 5,12 persen, nilai PDB nominal pada 2025 diperkirakan naik menjadi Rp 23.272,52 triliun. Dalam konteks itulah, realisasi PMA sebesar Rp 900,9 triliun “hanya” setara 3,87 persen dari PDB.

Rasio tersebut menyusut sekitar 0,2 poin persentase dibandingkan capaian 2024 yang sempat mencapai 4,07 persen dari PDB. Penurunan ini menjadi koreksi pertama setelah indikator daya tarik investasi asing Indonesia konsisten merangkak naik sejak 2020.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani tidak menampik bahwa kondisi global ikut memberi tekanan. Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi di sejumlah kawasan dunia, menurutnya, turut menahan laju investasi dari luar negeri.

“Faktor geopolitik memang berpengaruh,” ujar Rosan dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan IV-2025 di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Untuk menjaga minat investor, lanjut Rosan, BKPM akan lebih agresif menjalin komunikasi langsung melalui jaringan Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) di berbagai negara.

“Kami terus lebih aktif keluar, IIPC kami juga terus berkomunikasi dengan mereka, supaya investasi ini bisa terus meningkat,” katanya.

Ke depan, peran Danantara diproyeksikan semakin besar. Pada 2026, pemerintah memasang target investasi Rp 2.280 triliun

Namun, alih-alih melihat penurunan rasio PMA sebagai sinyal melemahnya daya tarik Indonesia, Rosan memilih menyoroti pergeseran lain yang tengah berlangsung yakni menguatnya peran investasi dalam negeri.

Di sepanjang 2025, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 1.030,3 triliun atau setara 53,4 persen dari total investasi. PMA berada di bawahnya dengan porsi 46,6 persen.

Komposisi ini berbalik dibandingkan 2024, ketika PMA masih mendominasi dengan porsi 52,5 persen, sementara PMDN hanya 47,5 persen. Perubahan tersebut, menurut Rosan, tak lepas dari kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Peningkatan rasio investasi dalam negeri memang ada faktor Danantara-nya,” ujar Rosan, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara.

Ke depan, peran Danantara diproyeksikan semakin besar. Pada 2026, pemerintah memasang target investasi Rp 2.280 triliun, melonjak 19,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya, target investasi nasional dipatok menembus Rp 2.000 triliun, bertepatan dengan tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai penurunan rasio PMA terhadap PDB tidak serta-merta berarti Indonesia kehilangan daya tarik. Tren tesebut ia nilai lebih dipengaruhi kombinasi perlambatan arus investasi asing langsung (FDI) global dan dinamika pertumbuhan PDB nominal domestik.

Secara struktural, Indonesia, kata Rizal, masih cukup kompetitif. Rasio PMA terhadap PDB Indonesia relatif sebanding dengan Filipina dan masih di atas India, meskipun tertinggal dari Vietnam.

Masalahnya, jarak tersebut berkaitan erat dengan kualitas kepastian kebijakan dan eksekusi proyek. Sejumlah indikator tata kelola masih menempatkan Indonesia relatif lebih lemah, terutama dalam hal kualitas regulasi dan kepastian hukum.

“Dalam kondisi seperti ini, investor cenderung menahan ekspansi baru, meskipun mereka tidak serta-merta menarik modal yang sudah tertanam,” kata Rizal.

Isu kepastian kebijakan juga mengemuka dalam berbagai forum internasional. Dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Head of European Investment Bank (EIB) Group for Southeast Asia and the Pacific Sunita Lukkhoo menekankan pentingnya kerangka kebijakan yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi bagi investor.

Hal serupa disampaikan Secretary General of the International Economic Association (IEA) Lili Yan Ing. Menurut dia, rasio PMA terhadap PDB Indonesia terus menurun dan masih tertinggal jauh dibandingkan Singapura, serta negara pesaing seperti Vietnam dan China. Tantangan itu diperberat oleh menyusutnya kelas menengah di dalam negeri.

“Pemerintah harus memainkan perannya untuk memfasilitasi sektor swasta agar bisa tumbuh,” ujar Yan Ing.

Ke depan, tantangan utama pemerintah bukan semata mengejar besaran investasi, melainkan memastikan kualitas iklim usaha yang mampu menjaga kepercayaan jangka panjang investor, baik asing maupun domestik.

Di tengah ketidakpastian global dan perubahan struktur investasi, konsistensi kebijakan, kepastian hukum, serta efektivitas eksekusi proyek akan menjadi penentu. Apakah perlambatan peran PMA bersifat sementara atau menandai pergeseran yang lebih mendasar dalam peta investasi Indonesia?