Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan pentingnya implementasi Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sebagai instrumen stretegis untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan regulasi.
Hangga menyatakan, pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap keberhasilan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dan program pengurangan penggunaan bahan bakal diesel sebagai bagian dari upaya menekankann ketergantungan pada impr bahan bahar minyak (BBM).
Advertisement
"Kunci utama dari kemandirian energi adalah sinergi antara keekonomian, keamanan pasokan, dan pelestarian lingkungan, di mana setiap langkah transisi energi harus dipastikan murah dan kompetitif sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Hangga, melansir Antara, Selasa (20/1/2026Tra).
Menurutnya, sinergi yang kuat di subsektor ketenagalistrikan di Jawa Barat memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mengawal transisi nasional.
Hangga menjelaskan, kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan menyeluruh terhadap rantai pasok energi nasional, mulai dari hulu migas, kilang, hingga hilir kelistrikan.
Langkah ini bertujuan memastikan seluruh subsistem energi bergerak sejalan dengan visi Asctaita nomor 2 dan nomor 5.
"Kunjungan di fasilitas PLN ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai efisiensi layanan masyarakat dan kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung kemandirian energi nasional yang menjadi prioritas Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri ESDM," ucap Satya Hangga.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5477497/original/032473000_1768829852-Prabowo_Rapat.jpg)


