Bagi perempuan di Sudan Selatan, konflik bukan lagi sekadar berita atau angka statistik. Sudah lama sejak merdeka di tahun 2011, negara tersebut hidup dalam bayang-bayang perang dan ketegangan politik yang tak pernah reda, sehingga menempatkan perempuan di posisi paling rentan.
Meski perjanjian damai beberapa kali diteken, stabilitasnya masih rapuh dan mudah runtuh oleh bentrokan bersenjata. Dalam situasi konflik yang berlarut-larut, perempuan kerap menjadi sasaran kekerasan yang tak terlihat, namun dampaknya menghancurkan hidup mereka secara permanen.
Laporan hak asasi manusia dari United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) yang dipublikasikan pada Jumat (9/1) menunjukkan bahwa situasi keamanan dan politik di Sudan Selatan terus memburuk. Di tengah konflik bersenjata yang berlanjut, perempuan kembali menjadi korban utama.
Dalam laporan triwulan yang mencakup periode Juli hingga September 2025 tersebut, UNMISS mencatat 295 insiden kekerasan terkait konflik yang berdampak pada 1.153 warga sipil. Dari jumlah itu, 166 korban adalah perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya terdampak sebagai penyintas konflik, tetapi juga sebagai target langsung kekerasan.
Kekerasan seksual dan penculikan yang kini mengintai perempuanJenis kekerasan yang dialami perempuan di Sudan Selatan tidak berhenti pada ancaman fisik. Laporan tersebut mencatat setidaknya ada 79 kasus kekerasan seksual terkait konflik, sementara penculikan meningkat hingga 20 persen dibanding triwulan sebelumnya. Banyak dari kasus ini menimpa perempuan dan anak perempuan.
Bagi perempuan Sudan Selatan, penculikan sering kali berujung pada kekerasan seksual, pernikahan paksa, atau eksploitasi berkepanjangan. Kekerasan seksual dalam konflik juga bukan hanya serangan terhadap fisik, tetapi juga terhadap martabat, rasa aman, dan masa depan perempuan. Kekerasan ini meninggalkan luka fisik, trauma psikologis, serta stigma sosial yang berat.
Penurunan Angka, Namun Ancaman Masih AdaSecara keseluruhan, UNMISS mencatat adanya penurunan jumlah insiden kekerasan dan korban jiwa dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah pembunuhan warga sipil menurun 18 persen, dan korban luka berkurang hingga 41 persen. Namun, bagi perempuan, angka-angka ini tidak serta-merta menghadirkan rasa aman.
Di balik penurunan total kekerasan, peningkatan kasus penculikan dan kekerasan seksual justru menunjukkan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan semakin mengkhawatirkan. Kekerasan ini sering terjadi di ruang-ruang yang seharusnya aman, seperti rumah dan tempat pengungsian.
Krisis perlindungan warga sipil dan risiko berlapis bagi perempuanUNMISS menilai bahwa perlindungan warga sipil di Sudan Selatan masih sangat lemah. Pertempuran bersenjata, serangan udara, dan bentrokan antarkelompok terus terjadi di berbagai wilayah seperti Jonglei, Unity, Upper Nile, hingga Central Equatoria. Dalam situasi ini, perempuan kerap terjebak tanpa perlindungan memadai.
Kekerasan juga memicu pengungsian paksa dalam skala besar. Bagi perempuan, menjadi pengungsi berarti menghadapi risiko berlapis, mulai dari kekerasan seksual, kehilangan akses kesehatan reproduksi, hingga tanggung jawab merawat keluarga di tengah kondisi serba terbatas.
Menanggapi laporan tersebut, Officer-in-Charge UNMISS, Anita Kiki Gbeho, menegaskan bahwa meningkatkan penculikan dan kekerasan seksual adalah hal yang tidak dapat diterima. Ia menyerukan agar semua pihak yang terlibat konflik menghormati hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap perempuan.
“Akuntabilitas atas pelanggaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi kunci untuk membangun kepercayaan, rekonsiliasi, dan perdamaian yang berkelanjutan di Sudan Selatan,” ujar Anita Kiki Gbeho, Officer-in-Charge UNMISS.
