REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menetapkan tarif ratusan persen terhadap produk Prancis apabila Presiden Emmanuel Macron benar menolak undangannya untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza guna mengakhiri konflik di wilayah tersebut.
Dalam konferensi pers usai menghadiri kompetisi olahraga perguruan tinggi di Miami, Florida, Senin (19/1/2026), Trump pada awalnya berupaya menepis pernyataan yang disebut berasal dari Macron tersebut. “Apakah benar ia berkata demikian?” kata Trump saat ditanya tanggapannya terkait laporan bahwa Macron menolak bergabung dengan badan yang diinisiasi Amerika Serikat itu.
- Begini Kemarahan Netanyahu Mengetahui Qatar dan Turki Masuk Dewan Gaza
- Netanyahu Kebakaran Jenggot, Turki dan Qatar Masuk Dewan Perdamaian Gaza
- Dewan Perdamaian Gaza Resmi Diumumkan, Apa Itu? 9 Tanya Jawab Ini Menjawabnya
“Tapi tidak ada yang menginginkan dia juga, karena dia akan mengakhiri masa jabatannya dalam waktu dekat,” ucap Presiden AS tersebut dilansir dari laman Anadolu Agency.
Trump kemudian menyatakan jika laporan itu benar, ia mungkin “akan menetapkan tarif 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis”, dan Macron “akan bergabung”. Ia menegaskan ancaman tersebut hanya akan dilakukan jika Macron benar-benar menyatakan menolak bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza. “Namun, ia tidak harus bergabung,” kata Trump menambahkan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Laporan televisi Prancis BFM mengungkapkan, menurut sumber, Presiden Macron berencana tidak menerima tawaran Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza. Macron dilaporkan khawatir badan tersebut akan merambah isu di luar Gaza dan justru dapat merongrong dasar serta struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
A post shared by Republika Online (@republikaonline)
Gedung Putih, dalam pernyataan pada Jumat (16/1/2026), mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk memainkan peran penting dalam mewujudkan 20 poin rencana Trump guna mengakhiri perang Israel di Gaza secara permanen dan membangun kembali wilayah tersebut.
Dewan Perdamaian tersebut juga disebut akan memberikan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, serta memastikan akuntabilitas saat Gaza bertransisi dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan.
Amerika Serikat juga membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza guna melaksanakan fase kedua Rencana Komprehensif Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza. Selain itu, dibentuk pula Dewan Eksekutif pendiri serta Dewan Eksekutif Gaza untuk mendukung kerangka kerja transisi.
Trump turut mengundang para kepala negara dan pemerintahan lainnya untuk bergabung dalam dewan Gaza tersebut, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
