2,9 Juta Hektare Kawasan Hutan Dilepaskan dalam 20 Tahun, Mayoritas untuk Sawit

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa kawasan hutan yang dilepas untuk peruntukan lain mencapai 2,9 juta hektare dalam kurun 2005–2025 atau 20 tahun terakhir. Mayoritas area kawasan hutan ini beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

“Berdasarkan data dari 2005 hingga 2025 atau 20 tahun terakhir, total perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial mencapai 2,9 juta hektare,” kata Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Senin (19/1/2026).

Rohmat memaparkan bahwa untuk 2025, terdapat dua lokasi berstatus kawasan hutan dengan luas 62,9 hektare yang dilepas. Perubahan sendiri didominasi oleh kegiatan perkebunan, di antaranya untuk komoditas sawit, tebu dan karet. Selain itu, kawasan hutan yang dilepas juga beralih fungsi untuk kepentingan lain seperti pembangunan infrastruktur, kawasan pemukiman dan transmigrasi, serta fasilitas umum dan sosial.

“Kemudian kawasan industri, serta ketahanan pangan dan energi,” tambahnya.

Adapun luas daratan kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 119,67 juta hektare atau setara dengan 62,5% dari luas daratan wilayah Indonesia. Kawasan ini mencakup hutan konservasi seluas 22,06 juta hektare dan hutan lindung seluas 29,34 juta hektare yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, pelindung keanekaragaman hayati dan pencegah bencana hidrometeorologi.

Selanjutnya terdapat hutan produksi terbatas seluas 26,69 juta hektare, hutan produksi tetap seluas 29,08 juta hektare dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 12,45 juta hektare. Kawasan hutan produksi diarahkan untuk mendukung penyediaan bahan baku industri kehutanan, sekaligus menjadi pengembangan usaha kehutanan berbasis masyarakat.

Rohmat turut melaporkan bahwa upaya pengendalian deforestasi menunjukkan hasil positif. Deforestasi pada 2024 tercatat seluas 175.437 hektare dan turun menjadi 166.450 hektare hingga akhir kuartal III/2025.

Kemudian, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, Rohmat mengemukakan Kementerian Kehutanan mendorong optimalisasi Perhutanan Sosial sebagai Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029. Program ini menargetkan pengembangan sekitar 1,1 juta hektare di 36 provinsi dan lebih dari 3.000 desa, dengan pendekatan agroforestri dan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.

“Perhutanan Sosial tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan energi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan,” jelas Rohmat Marzuki.

Di bidang pengawasan dan penegakan hukum, Kemenhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan penguasaan kembali kawasan hutan dari aktivitas ilegal, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin. Hingga saat ini, pemerintah telah mencabut 40 izin PBPH berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare serta menguasai kembali sebagian kawasan konservasi.