Pemerintah mempercepat normalisasi sungai dan pembersihan lumpur di 17 wilayah terdampak paling parah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah ini menjadi prioritas utama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) untuk mendorong pemulihan aktivitas masyarakat sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
Juru Bicara Satgas PRR, Amran, mengatakan pembersihan lumpur menjadi langkah awal yang krusial agar aktivitas pemerintahan, layanan publik, dan kehidupan sosial masyarakat dapat kembali berjalan normal.
"Yang pertama adalah pembersihan lumpur. Ini perlu dipercepat karena ini menjadi tentunya langkah awal untuk memulai aktivitas secara keseluruhan baik yang ada di daratan maupun yang ada di sungai,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (20/1).
Selain pembersihan lumpur, Satgas PRR juga menjadikan normalisasi sungai sebagai indikator penting dalam pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
“Indikator yang terakhir adalah normalisasi sungai. Kita tahu sendiri bahwa kondisi di daerah terdampak ini, sungai-sungai perlu dinormalisasikan kembali. Dan ini menjadi indikator terakhir yang akan kita lihat perkembangannya setiap saat,” ujarnya.
Amran menjelaskan, saat ini Posko Pusat Satgas PRR menerima laporan harian dari pemerintah daerah dan kementerian/lembaga teknis terkait kondisi sungai yang membutuhkan penanganan segera.
"Kita bisa lihat bahwa ini adalah peta sungai yang perlu dinormalisasikan, akan menjadi agenda kita selanjutnya,” katanya.
Dari 52 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PRR memfokuskan perhatian pada 17 daerah dengan kondisi paling parah. Salah satu contoh penanganan yang tengah dipercepat berada di Kabupaten Aceh Tamiang.
“Contoh Aceh Tamiang ya, lumpur sudah dikeluarkan dari beberapa kantor dinas-dinas yang ada di Aceh Tamiang, itu targetnya akhir tahun ini tentunya kita harapkan bisa bersih dan bisa dimanfaatkan. Dan ini didorong terus untuk dipercepat,” ujar Amran.
Percepatan penanganan di wilayah prioritas ini juga dikaitkan dengan persiapan menghadapi Ramadan, termasuk upaya mengurangi jumlah pengungsi.
"Kesepuluh, persiapan menghadapi bulan suci Ramadan, tidak lama lagi, kita dorong percepatan pengurangan pengungsi sebelum bulan puasa,” kata Amran.
Sementara itu, perwakilan TNI yang terlibat dalam Satgas PRR, Brigjen TNI Dody Muhtar Taufiq, menegaskan bahwa pembentukan satgas bertujuan untuk mempercepat seluruh agenda prioritas penanganan pascabencana.
“Perlu kami garis bawahi bahwa tujuan dibentuknya satgas ini adalah dalam rangka percepatan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, percepatan tersebut diarahkan agar seluruh fungsi dasar masyarakat dapat kembali berjalan dalam waktu dekat.
“Di mana 11 prioritas itu kita harapkan fungsi-fungsinya bisa berjalan sebelum Idul fitri atau pada saat Ramadan,” kata Dody.
Satgas PRR memastikan normalisasi sungai dan pembersihan lumpur di wilayah prioritas akan terus dipantau setiap hari melalui Posko Pusat dan Posko Wilayah guna memastikan target penyelesaian sebelum Ramadan dapat tercapai.
