Thomas Djiwandono Jadi Calon Deputi Gubernur BI, Menkeu Jamin Tak Ada Intervensi Fiskal

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran adanya intervensi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono terhadap independensi Bank Indonesia (BI) jika nantinya resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.

Purbaya menekankan bahwa mekanisme pengambilan keputusan di BI didasarkan pada musyawarah mufakat oleh dewan gubernur. Hal ini membuat pendapat satu orang tidak bisa menjadi keputusan mutlak dalam kebijakan bank sentral.

“Deputi gubernur harusnya bukan satu orang. Ada tujuh. Nggak bisa satu orang memengaruhi semuanya, harus diskusi antara mereka saja nanti,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (20/1).

Baca juga : Purbaya: Thomas Djiwandono Siap Lepas Jabatan Politik Jelang jadi Deputi Gubernur BI

Terkait latar belakang politik Thomas Djiwandono, Purbaya memastikan bahwa wakilnya tersebut akan melepaskan seluruh keterlibatan dalam partai politik.

Langkah ini akan dilakukan sebelum proses fit and proper test Deputi Gubernur BI berlangsung guna menjaga profesionalisme.

Lebih lanjut, Menkeu menjamin pemerintah tidak akan melibatkan BI dalam pendanaan program pembangunan nasional. Ia menyebut publik dapat dengan mudah mengawasi jika terjadi intervensi berlebihan dari pemerintah.

“Kami akan jaga independensi bank sentral semaksimal mungkin. Kalau waktu tahun 2020 kan ada krisis yang besar sekali sehingga harus disamakan kebijakannya, kalau sekarang enggak. Dalam pengertian, saya nggak akan 'memeras' bank sentral untuk membiayai program pembangunan kita,” tegasnya. (Ant/H-4)