Greenland dalam Pusaran Politik Global

Pada tahun 2019, Donald Trump pernah memicu kontroversi dengan menyatakan keinginannya untuk membeli Greenland. Ide ini pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, yang menyebutkan bahwa Trump membahas rencana tersebut dengan para penasihatnya di Gedung Putih. Ketika Trump kembali dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, ia kembali menyatakan keinginannya tersebut. Pada bulan Maret 2025, saat Trump berpidato di hadapan Kongres Amerika Serikat, ia kembali menegaskan keinginannya untuk menguasai Greenland. Dewasa ini, ambisi Trump yang telah ia utarakan sejak tahun 2019 mulai terasa semakin nyata bahkan NATO saat ini telah mengirimkan pasukannya guna menjaga wilayah Greenland dari serangan Amerika Serikat.

Ketika Donald Trump menyuarakan keinginannya untuk menguasai Greenland, banyak pihak yang menganggapnya sebagai provokasi politik. Pernyataan tersebut kerap dibaca sebagai kelanjutan gaya retorika Trump yang impulsif dan transaksional. Namun, isu Greenland lebih dari sekadar manuver personal Trump. Arktik kini telah berubah menjadi arena persaingan strategis baru antar kekuatan besar dunia dan Greenland berada tepat di pusat perubahan tersebut.

Selama beberapa dekade, Arktik dipersepsikan sebagai wilayah terpencil, tertutup es, dan relatif bebas dari dinamika politik global. Persepsi itu kini runtuh. Perubahan iklim telah mencairkan lapisan es Arktik lebih cepat dari perkiraan, membuka jalur pelayaran baru sekaligus memperluas akses terhadap sumber daya alam bernilai tinggi seperti minyak, gas, dan mineral tanah jarang (rare earth minerals).

Kondisi ini mengubah Arktik dari “wilayah tak bertuan” menjadi ruang strategis yang diperebutkan, baik untuk kepentingan ekonomi, militer, maupun politik. Dalam konteks inilah Greenland memperoleh signifikansi geopolitik yang jauh melampaui ukuran dan jumlah penduduknya.

Bagi Amerika Serikat, Arktik merupakan perpanjangan langsung dari kepentingan keamanan nasional. Greenland memiliki nilai strategis yang tidak tergantikan, terutama dengan keberadaan Pituffik Space Base (sebelumnya dikenal sebagai Thule Air Base), yang berfungsi sebagai simpul penting dalam sistem peringatan dini dan pertahanan rudal Amerika Serikat.

Dalam perspektif Amerika Serikat, dominasi di Arktik bukan sekadar persoalan prestise, melainkan soal mencegah celah strategis yang dapat dimanfaatkan oleh rival geopolitik. Ketika Rusia memperluas kehadiran militernya dan Tiongkok meningkatkan aktivitas diplomasi serta riset di kawasan ini, kecemasan Amerika Serikat menjadi semakin nyata. Dalam konteks ini, ambisi Trump terkait Greenland, meskipun problematis secara diplomatik namun mencerminkan logika geopolitik yang lebih dalam, yakni keinginan Amerika Serikat untuk mengamankan posisi dominannya di wilayah Arktik sebelum terlambat.

Rusia telah melangkah lebih jauh dan lebih cepat. Moskow secara konsisten membangun kembali pangkalan militer era Perang Dingin di wilayah Arktik, memperkuat armada esnya, serta menjadikan Northern Sea Route sebagai jalur strategis nasional. Bagi Rusia, Arktik bukan hanya frontier ekonomi, tetapi juga pilar pertahanan dan simbol kebangkitan kekuatan globalnya.

Sementara itu, Tiongkok secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai near-Arctic state. Melalui investasi riset, pembangunan infrastruktur, dan inisiatif Polar Silk Road, Beijing berupaya memastikan bahwa ia memiliki posisi tawar dalam pembentukan aturan main Arktik di masa depan. Kehadiran Tiongkok mengubah dinamika Arktik dari kontestasi dua kekuatan menjadi arena multipolar, di mana kepentingan ekonomi, keamanan, dan politik saling bertumpang tindih.

Kasus Greenland menunjukkan bahwa Arktik bukan sekadar wilayah geografis, melainkan cermin dari tatanan global yang sedang berubah. Ketika dunia bergerak menuju multipolaritas, kawasan-kawasan yang sebelumnya dianggap periferal justru menjadi pusat kontestasi baru. Pendekatan unilateral dan transaksional seperti yang tercermin dalam pernyataan Trump, berisiko mempercepat eskalasi ketegangan di Arktik. Alih-alih menciptakan stabilitas, strategi semacam ini justru mendorong negara-negara kecil dan wilayah otonom untuk mencari perlindungan melalui aliansi alternatif dan mekanisme multilateral.

Greenland bukan hanya tentang pulau es, pangkalan militer, atau cadangan mineral. Ia adalah simbol dari bagaimana kekuatan besar memaknai kedaulatan, keamanan, dan aturan internasional di abad ke-21. Pertanyaan terpentingnya bukan lagi apakah Amerika Serikat akan menguasai Greenland, melainkan apakah dunia mampu mengelola Arktik sebagai ruang kerja sama, bukan medan konflik berikutnya.