Pemerintah memastikan akan terlibat langsung dalam restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan restrukturisasi dilakukan untuk menjaga keberlanjutan proyek.
AHY menegaskan proses ini masih berjalan dan pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Mohon bersabar karena memang kami juga terus mencari solusi [utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung] yang terbaik,” ujar AHY usai sambangi Menkeu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (20/1).
“Pemerintah akan mengambil tanggung jawab juga terkait dengan struktur keuangan,” imbuh dia.
AHY menegaskan keterlibatan pemerintah diperlukan agar tidak muncul risiko keuangan yang dalam, mengingat KCJB memiliki nilai ekonomi strategis dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas.
“Namun tentu kita terlebih dahulu harus fokus pada restrukturisasi keuangan. Karena ini juga berkaitan dengan pihak Tiongkok dan keamanan fiskal dari perusahaan-perusahaan yang ada di proyek tersebut,” ujarnya.
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Sejalan dengan arahan Presiden, AHY menyampaikan pemerintah juga menyiapkan pengembangan kereta cepat hingga Surabaya. Namun, rencana tersebut akan disiapkan dengan lebih matang berdasarkan pengalaman KCJB.
“Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan kepada kita semua untuk mengembangkan konsep bukan hanya Jakarta-Bandung, tapi juga hingga Jawa Timur, hingga Surabaya,” kata AHY.
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat yang akan melibatkan banyak kementerian.
Kemenko Infrastruktur akan berperan sebagai koordinator, dengan Kementerian Keuangan menjadi salah satu aktor kunci terkait pendanaan.
“Yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah ya anggarannya, pendanaannya,” ujarnya.
AHY menegaskan, pemerintah juga akan menjadikan proyek Jakarta–Bandung sebagai pembelajaran. Pembahasan restrukturisasi KCJB merupakan salah satu agenda strategis yang didiskusikannya bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Agenda lain yang dibahas menyangkut rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Agenda berikutnya yang dibahas adalah perlindungan Pantai Utara Jawa (Pantura).
AHY menjelaskan, setelah dibentuk Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa, pemerintah terus menyempurnakan konsep proteksi yang mencakup wilayah Jakarta, Semarang, dan Demak wilayah yang paling terdampak banjir rob dan penurunan muka tanah.
