Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (20/1). Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, dalam pertemuan tersebut setidaknya membahas empat isu.
“Kami berdiskusi bukan hanya tentang itu ya, kami membahas paling tidak ada empat isu strategis,” kata AHY di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1).
Pembahasan pertama, mengenai penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatra. Terkait hal ini, AHY mengatakan ia berfokus pada pembangunan kembali atau perbaikan infrastruktur dasar, jalan, jembatan, serta air bersih.
AHY juga menaruh perhatian pada perumahan masyarakat yang terdampak dari bencana tersebut. Kemudian berkaitan dengan lahan dan tata ruang.
“Jadi kami tentu berkonsultasi bagaimanapun pembangunan infrastruktur ini membutuhkan anggaran,” katanya.
Dalam pertemuan itu juga membahas restrukturisasi utang Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh. "Mohon bersabar karena memang kami juga terus mencari solusi yang terbaik,” kata dia.
Selain dengan Kemenkeu, AHY mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Ia juga menyampaikan pemerintah tengah membentuk komite nasional kereta cepat.
“Kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat. Karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis,” jata dia.
AHY pun menyampaikan saat ini tengah disusun peraturan pemerintah berkaitan dengan hal itu. Selain itu juga, ia menyampaikan rencana pengembangan kereta cepat hingga ke Surabaya.
Kemudian, membahas mengenai proteksi pantai utara Jawa. Dalam pertemuan AHY menjelaskan pada Purbaya bahwa Presiden telah membentuk Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa. Ia menyebut, diperlukan APBN dan APBD untuk pengadaan tanggul.
“Kami juga terus berkoordinasi. Kemenko Infrastruktur ini menjadi Dewan Pengarahnya. Oleh karena itu saat ini sedang terus disempurnakan konsep untuk proteksi Pantura,” katanya.
Kemudian, pebahasan lainnya yakni mengenai pembangunan perumahan rakyat. AHY menuturkan, saat ini terdapat 9,9 juta kepala keluarga yang belum memiliki rumah. Dan juga terdapat lebih dari 26 juta masyarakat yang tinggal pada rumah tidak layak unik.
“Ini juga perlu penanganan. Oleh karena itu program pemerintah apakah FLPP kemudian juga program BSPS atau renovasi rumah ini juga terus kita dorong. 2026 target akan ditingkatkan untuk renovasi rumah yang tahun lalu 2025 itu 45.000 menjadi 450.000,” kata AHY.
