JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan transformasi digital dan perkembangan teknologi global tidak otomatis membawa manfaat bagi semua orang. Tanpa kebijakan pengembangan keterampilan yang inklusif, perubahan dunia kerja justru berisiko memperlebar ketimpangan sosial.
1. Transformasi Digital
Meutya mengungkapkan hal itu saat sesi Jobs Crisis or Jobs Opportunity? Skills for Indonesia’s 2030 Workforce di Indonesia Pavilion, World Economic Forum (WEF) 2026, Davos.
Menurut Meutya, tantangan utama dunia kerja saat ini bukan sekadar hilangnya pekerjaan, melainkan kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan kebutuhan ekonomi masa depan.
“Pekerjaan tidak benar-benar hilang. Yang berubah adalah keterampilan. Jika negara gagal menyiapkan warganya secara merata, transformasi teknologi justru akan meninggalkan banyak orang di belakang,” ujar Meutya, dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).
Ia mengutip laporan Future of Jobs Report World Economic Forum yang memproyeksikan terciptanya sekitar 170 juta pekerjaan baru secara global hingga 2030, meski 92 juta peran lama akan tergeser. Perubahan ini menuntut proses reskilling dan upskilling dalam skala besar agar peluang kerja baru tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
Sebagai negara demokrasi besar dengan lebih dari 230 juta pengguna internet dan populasi muda yang dominan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan transformasi digital.
Namun, Meutya menegaskan, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika investasi keterampilan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, dan kelompok dengan akses terbatas harus menjadi bagian dari agenda keterampilan nasional. Inklusi bukan tambahan, tetapi syarat utama agar transformasi digital menghasilkan keadilan sosial,” katanya.
Menkomdigi menjelaskan, pemerintah Indonesia memprioritaskan pengembangan keterampilan digital, pembelajaran sepanjang hayat, serta kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan kemajuan teknologi meningkatkan mobilitas sosial dan memperkuat daya saing nasional, bukan menciptakan jurang baru di masyarakat.
