Penulis: Fityan
TVRINews-Jakarta
Langkah Strategis Perkuat Struktur Keuangan KCJB dan Rencana Ekspansi ke Surabaya
Pemerintah Indonesia resmi memulai langkah penguatan tata kelola transportasi berbasis rel dengan menyiapkan pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat.
Lembaga ini dirancang untuk mengawal restrukturisasi finansial proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sekaligus mematangkan rencana besar ekspansi jalur hingga ke Surabaya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa komite ini akan menjadi motor penggerak dalam pengambilan kebijakan strategis.
Penegasan tersebut disampaikan usai pertemuan koordinasi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta pada Selasa 20 Januari 2026.
"Kami sedang menyusun komite nasional kereta cepat untuk memastikan langkah-langkah taktis dan strategis dapat diambil secara tepat. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi setingkat Peraturan Pemerintah (PP) yang akan memayungi operasional kereta cepat di seluruh wilayah Indonesia," ujar AHY
Koordinasi Lintas Sektor
Dalam skema organisasi yang diusulkan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur akan bertindak sebagai koordinator utama.
Komite ini nantinya bakal mengintegrasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna menjamin sinkronisasi kebijakan antara aspek teknis pembangunan dan keberlanjutan fiskal.
Fokus mendesak saat ini mencakup penyehatan struktur keuangan KCJB yang terus diupayakan agar tetap stabil dan kompetitif.
Pemerintah berkomitmen mencari formula terbaik guna menuntaskan kewajiban finansial proyek tersebut tanpa mengabaikan aspek efisiensi anggaran negara.
Tanggung Jawab Negara dan Visi Konektivitas
Menanggapi dinamika restrukturisasi anggaran, Agus menjelaskan bahwa proses ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah dipastikan mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan struktur permodalan proyek strategis nasional ini.
"Negara akan mengambil tanggung jawab terkait struktur keuangan ini. Harapannya, proyek ini tetap memberikan nilai ekonomi tinggi serta meningkatkan mobilitas masyarakat, sebagaimana tujuan awal pembangunannya," tambahnya.
Langkah ini juga dipandang sebagai fondasi penting sebelum pemerintah memulai megaproyek lanjutan yang akan menghubungkan Jakarta hingga Surabaya. Dengan adanya payung hukum dan komite khusus, risiko hambatan birokrasi dan finansial pada proyek masa depan diharapkan dapat diminimalisir secara signifikan.
Editor: Redaktur TVRINews
