Aktivis 98 Heran Laporan Soal Jampidsus Mandek, Slogan ‘No Viral No Justice’ Gak Mempan?

JAKARTA, DISWAY.ID - Aliansi Jaringan Aktivis 98 untuk Transformasi Indonesia mengangkat diskusi soal laporan masyarakat terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Dalam diskusi publik bertajuk “Reformasi 98, Transformasi Indonesia” dengan subtema “Jampidsus Jadi Terlapor, Presiden Tersandera?”, sejumlah tokoh mempertanyakan tindak lanjut laporan itu. 

BACA JUGA:Diduga Triliunan Aset Sitaan Koruptor Diobral, Ada Apa dengan Jampidsus?

BACA JUGA:Dadan Hindayana Akui Tren Kasus Keracunan MBG Menurun, Tapi Masih Ada Pelanggaran SOP

Diskusi yang digelar di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Januari 2026 itu dihadiri aktivis, akademisi, serta pegiat masyarakat sipil. Forum ini membedah implikasi hukum dan politik dari laporan terhadap Jampidsus, jabatan strategis yang menangani perkara korupsi dan kejahatan ekonomi.

 

Mochamad Praswad Nugraha menyampaikan bahwa laporan masyarakat terhadap Jampidsus telah disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2022.

“Laporan itu berasal dari berbagai elemen masyarakat dan sampai sekarang masih dalam tahap verifikasi serta pengumpulan informasi,” kata Praswad.

Ia menjelaskan, verifikasi dilakukan karena laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana di atas Rp 1 miliar yang melibatkan penyelenggara negara.

“Posisinya masih dumas,” ujarnya.

BACA JUGA:BREAKING! Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera

Menurut Praswad, publik perlu memahami bahwa setiap lembaga penegak hukum memiliki batas kewenangan internal.

“Tidak mungkin satu lembaga membuka dapur internalnya kepada lembaga lain. KPK tidak akan menjelaskan dapurnya ke Kejaksaan, begitu juga sebaliknya,” kata dia.

Isu ini dinilai semakin sensitif ketika dikaitkan dengan respons Kejaksaan Agung. Dhona Alfurqon mengingatkan bahwa setelah laporan masyarakat terhadap Jampidsus masuk ke KPK, Kejaksaan Agung sempat menyampaikan pernyataan bahwa institusi tersebut sedang fokus memberantas korupsi dan meminta agar tidak diganggu.

“Pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan di publik,” kata Dhona.