Imbas Banjir Sumatera Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan, Berikut Daftarnya

Bencana banjir yang melanda Sumatera baru-baru ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk kegiatan ilegal dan tidak berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan telah menyebabkan peningkatan risiko bencana alam, seperti banjir dan longsor, yang menewaskan banyak warga.

Sebagai respons atas situasi ini, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan terkait pemanfaatan hutan.

Langkah ini diambil untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif yang lebih jauh sebagai akibat dari praktek yang tidak bertanggung jawab.

Dalam upaya penegakan hukum, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berperan penting dalam melakukan audit dan investigasi terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Hasil audit ini menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mencabut izin yang sudah diterbitkan, dengan harapan akan mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.

Daftar Perusahaan yang Izin Usahanya Dicabut Perusahaan di Wilayah Aceh

Beberapa perusahaan yang izinnya dicabut di Aceh meliputi:

1. PT. Aceh Nusa Indrapuri

2. PT. Rimba Timur Sentosa

3. PT. Rimba Wawasan Permai

Perusahaan di Wilayah Sumatera Barat

Di wilayah Sumatera Barat, terdapat enam perusahaan yang izin usahanya juga dicabut, yaitu:

1. PT. Minas Pagai Lumber

2. PT. Biomass Andalan Energi

3. PT. Bukit Raya Mudisa

4. PT. Dhara Silva Lestari

5. PT. Sukses Jaya Wood

6. PT. Salaki Summa Sejahtera

Perusahaan di Wilayah Sumatra Utara

Wilayah Sumatera Utara paling banyak terpengaruh dengan total 13 perusahaan yang izinnya dicabut. Berikut daftar perusahaan tersebut:

1. PT. Anugerah Rimba Makmur

2. PT. Barumun Raya Padang Langkat

3. PT. Gunung Raya Utama Timber

4. PT. Hutan Barumun Perkasa

5. PT. Multi Sibolga Timber

6. PT. Paneil Lika Sejahtera

7. PT. Putra Lika Perkasa

8. PT. Sinar Belantara Indah

9. PT. Sumatera Riang Lestari

10. PT. Sumatera Sylva Lestari

11. PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun

12. PT. Teluk Nauli

13. PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Daftar Badan Usaha Non-Kehutanan yang Izin Usahanya Dicabut Badan Usaha di Wilayah Aceh

1. PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)

2. CV Rimba Jaya (PBPHHK)

Badan Usaha di Wilayah Sumut

1. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)

2. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)

Badan Usaha di Wilayah Subar

1. PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)

2. PT Inang Sari (IUP Kebun)

Jenis Perizinan yang Dicabut 1. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Sebanyak 22 izin berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dicabut mencakup area hutan alam dan hutan tanaman seluas lebih dari 1 juta hektare. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang signifikan.

2. Izin Usaha Pertambangan

Selain izin pemanfaatan hutan, empat perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) juga menjadi bagian dari tindakan pencabutan izin. Ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan yang ada di sektor pertambangan yang kerap kali menjadi sumber konflik lingkungan.

3. Izin Usaha Perkebunan dan Hasil Hutan

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK) turut terkena dampak dari keputusan ini. Langkah pencabutan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang sudah tertekan akibat aktivitas perkebunan yang tidak berkelanjutan.