Produksi beras nasional dilaporkan melonjak tajam, namun harga beras di tingkat konsumen justru mengalami kenaikan. Ini kondisi anomali menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa. Lantas, ada apa di balik anomali ini?
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, produksi beras pada 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton, meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 30 juta ton. Angka tersebut jauh di atas konsumsi nasional yang sekitar 31 juta ton.
“Kalau data ini benar, produksi beras itu mungkin yang tertinggi dalam seperempat abad terakhir. Secara logika, dengan surplus sekitar 3 juta ton, harga seharusnya turun atau minimal stabil,” ujar Dwi dalam diskusi bersama CORE: Ketahanan Pangan 2026, Selasa (20/1).
Namun, fakta di lapangan menunjukkan fenomena sebaliknya. Berdasarkan data Early Warning System Kementerian Perdagangan dan Panel Harga Pangan Strategis (PHPS) Bank Indonesia, harga beras medium nasional dalam tren naik sejak awal tahun lalu. Harga naik pada Januari hingga Agustus, sempat stabil pada September, turun singkat selama dua bulan, lalu kembali naik pada Desember.
Pada Desember, harga beras medium tercatat sekitar Rp15.850 per kilogram menurut Kemendag, dan Rp15.806 per kilogram berdasarkan PHPS. “Ini kan aneh. Produksi dinyatakan melonjak luar biasa, stok Bulog tertinggi sepanjang 25 tahun terakhir, tapi harga beras justru lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Disparitasnya besar sekali,” kata Dwi.
Menanggapi hal ini, Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Pangan Sugeng Harmono menjelaskan kenaikan harga saat produktivitas beras tinggi merupakan dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan harga gabah. Tujuannya, menyejahterakan petani.
Pemerintah menaikkan harga gabah dari Rp 5.500 menjadi Rp6.500 per liter. “Kami beli GKP (Gabah Kering Panen) inequality, supaya ada petani yang mendapatkan harga beras atau gabah yang cukup memadai, sehingga dia bersemangat untuk menanam lagi,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah tetap memastikan harga beras terjangkau bagi masyarakat. “Yang ingin dicapai oleh pemerintah, menjaga daya beli petani untuk peningkatan pendapatannya, tetapi konsumen juga tidak terlalu terbebani dengan harga. Makanya ada intervensi dari pemerintah terkait dengan beras SPHB (beras yang disalurkan Bulog untuk stabilisasi harga pasar),” ujarnya.
Produksi Beras Berisiko Turun 5% Imbas El Nino
Dwi memeringatkan risiko penurunan produksi beras tahun ini karena kekeringan akibat fenomena El Nino. Indonesia diperkirakan akan menghadapi El Nino mulai Juli 2026 hingga pertengahan 2027. Sebelumnya pada 2024-2025, menurut Dwi, produksi beras tinggi dipengaruhi oleh fenomena La Nina.
El Nino adalah fenomena cuaca ekstrem yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami kenaikan signifikan, sedangkan La Nina ketika suhunya turun. El Nino berisiko menyebabkan kekeringan, sedangkan La Nina cenderung membawa kondisi lebih basah dan lembab.
“Kalau El Nino, produksi pasti turun. Prediksi saya, produksi beras 2026 berpotensi turun hingga 5 persen. Jadi asumsi bahwa produksi dan stok akan terus naik itu belum tentu terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan produksi beras nasional pada 2026 mencapai 34,77 juta ton, sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pangan dan melanjutkan swasembada nasional.
Di tengah tantangan cuaca ini, Dwi memperingatkan soal pentingnya akurasi data produksi beras dan pengelolaan cadangan atau stok beras di Perum Bulog. Dia menjelaskan pengelolaan stok dalam jumlah besar bukan perkara mudah. Stok beras di Perum Bulog pada awal 2026 tercatat sekitar 3,26 juta ton.
“Kalau stok besar tidak dilepas dengan tepat, bisa terjadi disposisi besar-besaran. Ini persoalan serius dalam tata kelola pangan,” kata dia.
