REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan mendukung pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatra. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Daerah, Agus Harimurti Yudhoyono, usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa.
"Pada prinsipnya, Kementerian Keuangan siap memberikan dukungan keuangan, terutama untuk segera menangani kerusakan infrastruktur dan rumah warga yang terdampak," ujar Yudhoyono.
Pemerintah terus memprioritaskan penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sejalan dengan pembentukan satuan tugas respons bencana oleh Presiden. Fokus utama rehabilitasi mencakup perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pasokan air bersih, serta pembangunan kembali perumahan publik yang rusak dan hancur.
Yudhoyono juga menekankan pentingnya penataan ulang lahan dan tata ruang sebagai bagian penting dari fase rekonstruksi untuk memastikan masyarakat tidak kembali ke daerah rawan bencana. "Tata ruang harus diatur agar setelah rehabilitasi, masyarakat tidak kembali ke lokasi yang rentan," tambahnya.
Pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan skema berlapis dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, sehingga perlu integrasi dan pembaruan data lintas sektor. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Permukiman mencatat total 139.485 unit rumah terdampak banjir di ketiga provinsi tersebut per 14 Desember 2025. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan kebutuhan tambahan dana hingga Rp74 triliun atau sekitar US$4,3 miliar untuk pemulihan infrastruktur pasca bencana.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Konten ini diolah dengan bantuan AI.
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2025%2F12%2F18%2Fe98c2cfa0db7afd3077af8887ab395e4-20251218PRI16HR.jpg)
