HARIAN.FAJAR.CO.ID, GOWA–Wacana pemekaran wilayah Gowa yang kembali mencuat di awal tahun ini dinilai sebagai sinyal peringatan bagi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan dataran tinggi.
Aspirasi pembentukan Kabupaten Gowa Raya dipandang bukan sekadar gejolak wacana, melainkan refleksi kebutuhan masyarakat terhadap akses dan konektivitas yang lebih baik.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal atau Daeng Ical, menilai munculnya wacana pemekaran merupakan hal yang wajar dalam dinamika demokrasi. Namun demikian, pemekaran daerah bukanlah solusi utama.
Pemekaran tidak otomatis menjawab ketimpangan pembangunan, terlebih dengan keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Menurutnya, suara pemekaran yang muncul dari masyarakat pegunungan justru harus dimaknai sebagai warning atau alarm bagi seluruh pemangku kepentingan agar lebih serius menghadirkan solusi konkret.
Salah satu solusi yang dinilai lebih realistis adalah percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, termasuk jalan besar atau jalan tol lintas pegunungan.
“Kalau saya, kalau sekadar wacana, iya, wajar, toh. Tetapi, bagi saya secara pribadi, soal pemekaran itu bukan prioritas utama sebenarnya. Karena dengan kemampuan anggaran masih terbatas, itu belum bisa menjadi jalan bagi kesejahteraan,” kata Daeng Ical.
Pengalaman sejumlah daerah hasil pemekaran menunjukkan bahwa pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tidak serta-merta mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta tidak menjadikan pemekaran sebagai satu-satunya jalan keluar.
“Karena, kan, beberapa pelajaran yang terutama yang dimekarkan itu juga tidak tidak langsung mempercepat. Jadi, kecuali kalau hal-hal yang sifatnya accessible, misalnya gara-gara akses yang tidak ada, itu memang pantas,” ujar mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.
Persoalan utama yang dirasakan masyarakat dataran tinggi Gowa berkaitan dengan keterbatasan akses dan konektivitas antarwilayah. Kondisi tersebut, kata dia, masih sangat memungkinkan diatasi melalui pembangunan infrastruktur strategis tanpa harus membentuk daerah baru.
“Saya lebih lebih cocok kalau ada jalan tol, tembus jalan naik ke dataran tinggi misalnya, toh? Itu masih lebih realistis,” ucap anggota Fraksi PKB DPR RI itu.
Daeng Ical mengungkapkan, kawasan pegunungan Gowa memiliki nilai strategis bukan hanya sebagai sentra pertanian, tetapi juga pariwisata dan jalur penghubung antarwilayah.
Jalur tersebut mengoneksikan Gowa dengan Jeneponto, Bantaeng, Takalar, Bulukumba, hingga Maros, sehingga pembangunan jalan tol atau jalan besar lintas daerah diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan.
“Karena bukan cuma penghasil sayur, itu juga ada aspek pariwisata, ada kepentingan-kepentingan strategis yang lain, termasuk konektivitas dengan kabupaten yang lain,” katanya.
Deng Ical mendorong pemerintah lintas kabupaten dan pemerintah provinsi duduk bersama menyusun proposal pembangunan infrastruktur lintas daerah ini sebagai program strategis bersama.
DPR RI, termasuk dirinya sendiri siap mengawal dan memperjuangkan usulan tersebut agar dapat masuk dalam program strategis nasional.
“Semua itu warning. Ini semua suara masyarakat itu sebenarnya adalah warning bagi semua, semua pihak yang berkepentingan, semua pemangku kepentingan,” ujarnya. (an/zuk)
