BENCANA alam yang kembali melanda beberapa wilayah Sumatra bukan sekadar peristiwa alam, melainkan sebuah contoh bagaimana pemerintah memenuhi
kewajibannya kepada rakyatnya. Publik menyaksikan perbedaan yang mencolok di antara keadaan darurat yang menuntut kepemimpinan moral, empati, dan kecepatan. Influencer dan masyarakat sipil bergerak terlebih dahulu dalam memberikan, serta turun ke lapangan untuk menghimpun bantuan dan membantu korban, sedangkan pemerintah bergerak lambat.
Fenomena ini tidak bisa dibaca semata sebagai keberhasilan solidaritas warga. Terlebih pada fenomena bencana yang melanda kawasan Sumatera, menunjukkan bahwa kekosongan peran negara dalam menangani krisis. Jika aktor non-negara lebih responsif daripada institusi resmi, etika pemerintahan dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dapat terancam.
Etika Pemerintahan yang Terjebak dalam ProsedurDalam situasi bencana, pemerintahan yang etis memerlukan pengambilan keputusan yang cepat, fleksibel, dan berpihak pada korban. Negara memiliki sumber daya, otoritas, dan tanggung jawab hukum yang tidak dimiliki oleh pengaruh atau influencer. Karena itu, keterlambatan negara tidak dapat dibenarkan dengan alasan birokrasi, koordinasi, atau prosedur yang rumit.
Baca juga : Pemerintah Bentuk Satgas Rehabilitasi Lahan Pertanian Terdampak Bencana
Dalam situasi ketika keselamatan manusia dalam bahaya, prosedur seharusnya berfokus pada kemanusiaan daripada sebaliknya. Namun, respons yang lambat
terhadap bencana Sumatera menunjukkan bahwa logika administratif terus mengalahkan etika pemerintahan. Negara hadir sebagai pengelola dokumen dan pernyataan, tetapi tidak bertindak sebagai pelindung.
Ironisnya, kelemahan negara itu sendiri ditunjukkan oleh orang-orang yang berpengaruh atau influencer. Mereka memiliki kemampuan untuk bergerak cepat,
mengumpulkan dana, dan menghubungi korban secara langsung tanpa memiliki kewajiban konstitusional. Situasi ini dapat menjadi berbahaya jika dinormalisasi.
Negara tidak boleh membiarkan popularitas individu mengambil alih tanggung jawabnya. Pemerintahan telah beralih dari melayani rakyat menjadi menanggapi tekanan opini. Ini terjadi jika negara terbiasa menunggu hingga orang bergerak atau hingga masalah menjadi viral.
Baca juga : Istana Sampaikan Duka atas Jatuhnya Pesawat ATR 42-500 dan Bencana
Pancasila yang Dikutip, tetapi tidak DijalankanKelambanan pemerintah dalam menangani bencana Sumatra menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip Pancasila dalam kerangka kebijakan sehari-hari dan doktrinnya sebagai ideologi. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut agar negara dapat menunjukkan empati dan belas kasihan, terutama ketika orang-orang dalam situasi yang paling rentan. Ketika korban harus menunggu bantuan, nilai kemanusiaan itu tereduksi menjadi slogan seremonial.
Dalam hal yang lebih serius, Sila Kelima, yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", kehilangan makna substansialnya. Keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan distribusi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keadilan dalam perlindungan selama krisis. Keadilan berubah menjadi soal akses dan visibilitas daripada hak yang dijamin negara ketika bantuan datang lebih cepat melalui jalur influencer daripada mekanisme negara.
Situasi itu menunjukkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya digunakan sebagai etika operasi kebijakan publik. Meskipun sering ditemukan dalam dokumen resmi dan pidato, tindakan konkretnya kurang. Pancasila seharusnya berfungsi sebagai kompas moral yang mendorong bangsa untuk bertindak cepat, adil, dan
berpihak dalam situasi bencana.
Bencana di Sumatra akhirnya mengungkapkan bahwa solidaritas antarmasyarakat kuat, tetapi kekuatan itu justru menunjukkan kelemahan bagi negara. Peran negara seharusnya ditingkatkan oleh solidaritas warga, bukan sebagai penggantinya. Jika negara terus terlambat dan masyarakat dipaksa bergerak lebih dulu, efektivitas penanganan bencana dan legitimasi moral negara sebagai pelindung seluruh rakyatnya terancam.
