Jakarta: Kementerian Kehutanan mencatat kemajuan signifikan dalam program rehabilitasi mangrove sepanjang tahun 2025. Pencapaian itu tidak hanya terlihat dari aspek fisik berupa peningkatan tutupan lahan, tetapi juga dari penguatan fondasi kelembagaan pengelolaan mangrove di berbagai daerah, didukung pendanaan APBN dan non-APBN.
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, menyatakan capaian fisik tahun 2025 mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Bahkan, realisasi peningkatan tutupan lahan mangrove dinilai melampaui target pada beberapa tahapan, menjadi indikator penting pemulihan ekosistem pesisir berkelanjutan.
“Capaian rehabilitasi mangrove tahun 2025 menunjukkan upaya pemulihan ekosistem pesisir berjalan semakin efektif. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari luasan tanam, tetapi juga dari konsistensi pemeliharaan dan keterlibatan para pihak di lapangan,” ujar Dyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 21 Januari 2026.
Keberhasilan program tersebut ditopang penguatan tata kelola dan kelembagaan. Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan telah memfasilitasi penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di 34 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Penguatan ini bertujuan memastikan rehabilitasi mangrove berjalan terkoordinasi, akuntabel, dan berkelanjutan, mencakup aspek kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, aksi lapangan, pelaporan, pendanaan, hingga kemitraan.
Dyah menekankan, penguatan kelembagaan menjadi kunci agar rehabilitasi mangrove tidak berhenti pada kegiatan penanaman. “Kami memastikan rehabilitasi mangrove dibangun di atas kelembagaan yang kuat. KKMD berperan sebagai simpul koordinasi lintas sektor di daerah, sehingga rehabilitasi mangrove dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang,” jelasnya.
Pendekatan kemitraan multipihak juga akan terus didorong untuk membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra internasional. Kolaborasi ini menjadi bagian dari dukungan terhadap aksi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon.
“Rehabilitasi mangrove memiliki posisi strategis dalam agenda iklim nasional karena manfaatnya bersifat multi-dimensi. Mangrove bukan hanya penting dari sisi ekologi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap mitigasi perubahan iklim. Karena itu, kemitraan dengan berbagai pihak akan terus kami dorong agar rehabilitasi mangrove dapat memberikan dampak lebih luas,” ucap Dyah.
Di sisi lain, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, menyatakan pihaknya tengah membangun basis data dan peta rehabilitasi mangrove secara bertahap. Pengembangan data ini ditujukan meningkatkan akurasi perencanaan dan pemantauan, serta memastikan keterpaduan antarprogram di tingkat nasional.
“Data dan peta menjadi instrumen penting untuk memastikan rehabilitasi mangrove tepat sasaran. Namun, fokus utama kami tetap pada implementasi di lapangan dan penguatan kapasitas para pelaksana,” tambah Nikolas.
Dengan kombinasi capaian fisik, penguatan kelembagaan, dan kebijakan kemitraan yang inklusif, Kementerian Kehutanan optimistis program rehabilitasi mangrove akan terus memberikan manfaat ekologis, sosial, dan iklim, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.
