Hegemoni STEM Beasiswa LPDP: Analisis Politik Pengetahuan dan Posisi Ilmu Sosial

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan kuota beasiswa LPDP hingga 80% bagi bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) kerap dibingkai sebagai langkah strategis mengejar ketertinggalan teknologi Indonesia.

Dalam narasi resmi, STEM diposisikan sebagai jawaban rasional atas tantangan global: industrialisasi, transformasi digital, dan persaingan ekonomi berbasis inovasi. Di sisi lain, ilmu sosial-humaniora (soshum) secara perlahan terdorong ke pinggir kebijakan, seolah kontribusinya tidak lagi relevan bagi masa depan bangsa.

Masalahnya, pembangunan tidak pernah netral secara sosial. Setiap kebijakan pendidikan selalu membawa implikasi kelas: siapa yang diuntungkan, siapa yang tertinggal, dan pengetahuan apa yang dianggap sahih.

Karena itu, penguatan STEM tidak cukup dibaca sebagai kebutuhan teknis, tetapi harus dipahami sebagai politik pengetahuan yang berpotensi membentuk ulang struktur sosial Indonesia.

Ketimpangan STEM–Soshum dan Ilusi “Pilihan Individu”

Pemerintah kerap menjelaskan ketimpangan STEM dan soshum sebagai persoalan preferensi mahasiswa. Data memang menunjukkan hanya 18,47% lulusan perguruan tinggi Indonesia berasal dari STEM, jauh di bawah Malaysia, Singapura, dan India. Sebaliknya, mahasiswa soshum mencapai 3,7 juta, sementara STEM sekitar 1,7 juta.

Namun, membaca angka ini sebagai akibat “minat pribadi” adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Dalam perspektif kritis kelas, pilihan pendidikan tidak lahir di ruang hampa.

Ia dibentuk oleh akses terhadap modal ekonomi, modal budaya, dan kualitas pendidikan dasar–menengah. STEM menuntut prasyarat yang mahal dan tidak merata: sekolah dengan laboratorium, guru sains berkualitas, dan kemampuan matematika yang kuat sejak dini.

Akibatnya, jalur STEM secara struktural lebih mudah diakses oleh kelas menengah atas. Sementara itu, soshum menjadi ruang yang relatif lebih inklusif bagi kelas menengah dan bawah. Dalam konteks ini, dominasi soshum bukan kegagalan individu, melainkan refleksi ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan nasional.

Ketika negara kemudian mengalihkan beasiswa secara masif ke STEM, kebijakan tersebut berisiko mengunci kembali ketimpangan kelas. Beasiswa yang seharusnya menjadi alat redistribusi justru berpotensi mempersempit akses kelompok yang sejak awal sudah menghadapi keterbatasan struktural.

LPDP, Produktivitas, dan Hierarki Ilmu Pengetahuan

Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan hingga 80% beasiswa LPDP ke STEM bertujuan mempercepat penguasaan teknologi (Kompas). Namun kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari cara negara menilai apa yang disebut “produktif” dalam dunia ilmu pengetahuan.

Dalam praktik pendanaan riset, ilmu sosial sering tersisih karena dinilai menggunakan indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). Indikator ini relevan untuk riset teknis, tetapi tidak cocok untuk riset sosial yang bertumpu pada analisis, interpretasi, dan pemahaman konteks.

Akibatnya, penelitian tentang konflik agraria, kemiskinan, kebijakan publik, atau resistensi masyarakat sering dianggap “tidak siap guna”.

Di sinilah terlihat adanya hierarki ilmu. Pengetahuan yang dapat segera dikonversi menjadi teknologi, produk, atau pertumbuhan ekonomi dianggap bernilai tinggi. Sebaliknya, pengetahuan yang mengkritik sistem, membaca ketimpangan, dan mempertanyakan kebijakan justru diposisikan sebagai beban.

Padahal, banyak kegagalan pembangunan di Indonesia dari penolakan proyek infrastruktur hingga konflik sosial berkepanjangan justru terjadi karena absennya analisis sosial yang memadai. Mengabaikan soshum berarti mengabaikan kemampuan membaca realitas masyarakat yang kompleks.

Mismatch Tenaga Kerja: Bukti Kegagalan Pendekatan Teknis

Paradoks kebijakan pendidikan Indonesia tampak jelas dalam dunia kerja. Sekitar 68,4% pekerja Indonesia mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan (mismatch). Dampaknya tidak kecil: penurunan produktivitas nasional setara 1% PDB dan penalti gaji 6–7% bagi pekerja yang bekerja di luar bidang studinya.

Masalah ini sering dijawab dengan satu solusi: perbanyak lulusan STEM. Namun, pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa mismatch juga terjadi karena ketidakmampuan sistem ekonomi menyerap tenaga kerja secara kontekstual. Dunia kerja modern tidak hanya membutuhkan keahlian teknis, tetapi juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, memahami budaya organisasi, dan mengelola konflik.

Di sinilah peran soshum menjadi krusial. Ilmu sosial melatih kepekaan terhadap relasi manusia, struktur organisasi, dan dinamika kekuasaan di tempat kerja. Tanpa itu, teknologi berisiko menjadi alat yang efisien di atas kertas, tetapi gagal di lapangan.

Lebih jauh, teknologi tanpa analisis sosial dapat memperlebar ketimpangan. Algoritma yang bias, kebijakan berbasis data yang tidak inklusif, dan digitalisasi yang mengabaikan kelompok rentan adalah contoh nyata kegagalan pendekatan teknis yang tidak disertai pemahaman sosial.

STEM sebagai Jalan Tunggal: Kesalahan Strategis Pembangunan

Menjadikan STEM sebagai satu-satunya prioritas pembangunan adalah kesalahan strategis. Pendekatan ini menyederhanakan pembangunan menjadi persoalan teknis, sekaligus mengabaikan dimensi kekuasaan dan ketimpangan kelas. Dari perspektif kritis, kebijakan ini berisiko melahirkan elite teknokratis yang unggul secara teknis, tetapi minim kepekaan sosial.

Solusi yang lebih adil tidak memilih antara STEM atau soshum, tetapi membangun kolaborasi setara melalui pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Integrasi ini menempatkan teknologi dalam kerangka sosial, budaya, dan etika, bukan sekadar efisiensi.

Upaya ke arah ini mulai terlihat melalui kebijakan Merdeka Belajar yang mendorong pembelajaran lintas disiplin, misalnya penguasaan data untuk analisis sosial atau penguatan etika dan kebijakan publik bagi mahasiswa STEM.

Namun, integrasi ini tidak akan bermakna selama hierarki ilmu masih dipertahankan. Selama soshum diposisikan sebagai pelengkap dan bukan fondasi, kolaborasi akan berhenti pada slogan, bukan perubahan struktural.

Pendidikan Tinggi dan Keadilan Sosial

Kebijakan beasiswa bukan sekadar alat mencetak tenaga kerja, melainkan juga instrumen untuk menentukan arah masyarakat. Ketika negara memihak STEM tanpa keseimbangan sosial, pendidikan tinggi berisiko menjadi alat reproduksi kelas, bukan mobilitas sosial.

Indonesia membutuhkan teknologi, tetapi juga membutuhkan ilmu sosial untuk memastikan teknologi bekerja bagi manusia. Teknologi tanpa ilmu sosial adalah pembangunan tanpa kompas.

Jika negara serius ingin membangun masa depan yang adil dan berkelanjutan, STEM tidak boleh dijadikan jalan tunggal; ia harus berjalan bersama soshum dalam kerangka pembangunan yang manusiawi dan berkeadilan.