Isu ‘Orang Dalam’ Proyek Mencuat, Bupati Bojonegoro: Semua Harus Profesional

Bojonegoro (beritajatim.com) – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memberdayakan potensi lokal, termasuk kontraktor daerah. Namun, ia menekankan bahwa profesionalitas tetap menjadi faktor utama dalam pelaksanaan proyek pemerintah, Rabu (21/1/2026).

“Kami berkomitmen memberdayakan potensi lokal. Tapi semua harus terukur dan profesional, baik dari sisi administrasi, kemampuan teknis, maupun peralatan,” kata Wahono.

Terkait isu rekomendasi “orang dalam” dalam mendapatkan pengerjaan proyek yang disampaikan kontraktor, Wahono menegaskan dirinya tidak pernah menjadi pihak yang memberi perlakuan khusus kepada siapa pun. “Sampai hari ini, saya tidak pernah menjadi orang dalam bagi pihak mana pun,” ujarnya.

Ia juga meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis agar lebih responsif terhadap aspirasi kontraktor lokal, terutama mereka yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengerjakan proyek.

Menurut Wahono, pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan pemetaan terhadap kontraktor, namun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan kualitas dan profesionalitas pekerjaan. “Pertimbangannya murni pada kemampuan dan profesionalitas, bukan karena kedekatan personal,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah kontraktor lokal di Kabupaten Bojonegoro mengeluhkan minimnya peluang mengerjakan proyek fisik pada tahun anggaran 2025. Meski mengaku telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, sebagian kontraktor menilai akses pekerjaan masih sulit ditembus tanpa rekomendasi pihak tertentu yang kerap disebut sebagai “orang dalam”.

Keluhan tersebut mencuat dalam forum Sapa Bupati yang digelar di Pendopo Malowopati, Senin (19/1/2026). Perwakilan CV Emrald Karya Investama Bojonegoro, Olivia, menyampaikan langsung kegelisahan pelaku jasa konstruksi lokal di hadapan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono.

Olivia menyebut, pada tahun sebelumnya terdapat ribuan paket pekerjaan di Bojonegoro. Namun ironisnya, kontraktor daerah justru merasa tersisih dari persaingan, meski telah mengantongi legalitas dan kelengkapan teknis yang dipersyaratkan.

“Kami sering mendengar bahwa untuk bisa mengerjakan proyek harus ada rekomendasi dari ‘orang dalam’. Padahal secara administrasi dan syarat teknis kami sudah siap,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi di mana perusahaannya yang berbasis di Bojonegoro dan menyerap tenaga kerja lokal justru lebih banyak mendapatkan pekerjaan proyek di luar daerah. Situasi tersebut dinilai menghambat pertumbuhan kontraktor lokal di wilayah sendiri.

Menurut Olivia, pola ini jika terus dibiarkan dapat mematikan iklim usaha jasa konstruksi lokal. Karena itu, ia berharap Pemkab Bojonegoro membuka ruang yang lebih adil dan transparan dalam proses pengadaan proyek, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pekerjaan tahun sebelumnya.

“Kami ingin ada transparansi dan penilaian yang objektif. Kontraktor lokal seharusnya mendapat kesempatan yang sama untuk bekerja dan berkembang di Bojonegoro,” pungkasnya. [lus/kun]