Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap regulasi yang menghambat proses audit pada level cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, entitas induk BUMN selama ini wajib dan dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kritik tersebut disampaikan Presiden di hadapan pejabat negara dan petinggi Badan Pengelola Investasi Danantara dalam acara HUT ke-1 Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3). Prabowo mengaku heran dengan banyaknya jumlah anak dan cucu usaha di satu entitas perusahaan negara yang justru seolah "kebal" audit.
"Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan. Anehnya lagi, ada peraturan yang menyebut kalau BUMN boleh diaudit negara, tapi cucu perusahaannya tidak boleh. Peraturan dari mana ini?" ujar Presiden Prabowo dengan nada tegas.
Menurut Presiden, kondisi ini memperkuat urgensi konsolidasi BUMN di bawah pengelolaan Danantara. Langkah ini dinilai tepat untuk menerapkan standar manajemen kelas dunia sekaligus menutup potensi kebocoran kekayaan negara.
"Premis kita ternyata benar. Konsolidasi satu manajemen dengan rasional dan standar terbaik dunia akan meningkatkan return on asset (ROA)," lanjutnya.
Target Besar Danantara Selain menyoroti tata kelola, Presiden juga menekankan bahwa kunci manajemen yang baik berakar pada integritas kepemimpinan. Ia mengingatkan jajaran petinggi Danantara bahwa capaian satu tahun terakhir barulah langkah awal.
Prabowo menetapkan target ambisius bagi Danantara. Jika sebuah perusahaan yang baik idealnya memiliki ROA minimal 10 persen, ia berharap Danantara setidaknya mampu menyentuh angka 5 persen sebagai tahap awal.
"Jika return on asset Danantara ditargetkan 5 persen, maka Danantara harus menyetor setidaknya 50 miliar dolar AS per tahun ke negara. Itu setara dengan Rp800 triliun," ungkap Prabowo.
Menutup arahannya, Presiden mengingatkan bahwa tantangan besar sudah menanti. "Jadi, pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh," pungkasnya. (Antara)
- Menteri UMKM Berikan Relaksasi KUR dan Bunga 0 Persen untuk Pelaku Usaha Terdampak Bencana di Sumatera
