FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Prof Zainal Arifin Mochtar mengaku tak percaya sosok seperti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bisa membawa Indonesia lebih baik. Itu karena mereka lahir dari Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah diatur.
“Pemenangnya diatur, semua perangkat negara digerakkan. Itu yang membuat saya tidak pernah merasa PD, bahwa tawaran orang seperti Gibran dan Pak Prabowo itu bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik,” kata pria yang karib disapa Uceng itu, dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Rabu (21/1/2026).
Alasan itu juga, kata Uceng, yang melatar belakangi dibuatnya video dokumenter Dirty Vote 2. Pada intinya, bahwa rezim Prabowo dibangun dari kecurangan.
“Itu sebabnya kita bikin Dirty Vote 2, dengan tesis dasar kita bilang begini, orang yang menang dengan kecurangan, dia akan mengalami insecure,” ujarnya.
Uceng mengklaim pernyataan itu ada istilah psikologisnya. Meski tak menyebut istilah dimaksud.
“Oh banyak istilah psikologi yang menjelaskan itu. Orang insecure kalau dia memang penuh kecurangan,” terangnya.
Tapi pada intinya, dia memaparkan ada dua pola insecure.
“Bagaimana insecure ya ada dua polanya. Pola kebijakannya. Dia akan tambal sulam banget begitu dia lakukan sesuatu dikritik, dia langsung kaget, langsung lepas gitu, ya kan seperti tabung elpiji 3 kg itu,” paparnya.
“Atau yang kedua, dia sudah punya keinginannya. Dia kan maju tak gentar, maju terus. Walaupun malu dia maju terus. Begitu terus, ada dua polanya. Itu yang kita kritik,” tambahnya.
Selain itu, dia juga menyoroti kebijakan strategis pemerintahan Prabowo. Dimulai dari terbentuknya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hingga Koperasi Merah Putih.
“Termasuk misalnya Danantara, termasuk misalnya kebijakan Koperasi Merah Putih,” ucapnya.
Rangkaian hal tersebut, yang membuatnya tak berharap dengan rezim hari ini. Uceng malah menyebut adanya potensi pemerintahan dijalankan secara otriter.
“Kenapa sulit mendapatkan harapan dari dua konsep ini, karena itu tadi saya bilang, dia menang dengan kompetsisi yang seberannya sudah diatur pemenangnya. Apa yang diharapkan demokrasi. Bahwa dia akan menjalankan secara otoritarian, ya bisa jadi,” jelasnya.
Dia menyebut konsep otoritarianisme kompetitif. Seolah-olah pemeirntahan dijalankan demokratis, tapi sebenarnya otortiter.
“Apakah ada efek negatif positif untuk Indonesia? Ada nggap harapan demokratisasi? Saya mengatakan sulit. Berat. Lah wong yang dalam otoritarianisme yang terselubung kompetitif,” pungkasnya.
(Arya/Fajar)
