Kapolri Dorong Korban Kekerasan Seksual Berani Lapor Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan seksual ke polisi.

“Selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban, untuk betul-betul meyakini bahwa pada saat melapor mereka terlindungi," kata Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Baca juga: Keponakan Prabowo Minta Direktorat PPA PPO Polri Diperlakukan Sama Seperti Unit Lain

Ia menilai, selama ini banyak kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap kelompok rentan yang tidak terungkap karena korban enggan melapor.

Faktor trauma psikologis, rasa malu, hingga ketakutan kerap membuat korban memilih diam.

Kapolri menekankan pentingnya pendekatan humanis dan perlindungan psikologis dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Kesalahan penanganan, menurut dia, justru berpotensi membuat korban mengalami trauma berulang atau bahkan menjadi korban untuk kedua kalinya.

Baca juga: Ketika Warga Merasa Percuma Lapor Polisi...

Tempatkan Polwan pimpin Direktorat PPA-PPO

Polri memperluas pembentukan Direktorat Pidana Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) di tingkat daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan kelompok rentan sekaligus membuka ruang kesetaraan gender di tubuh Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, hingga saat ini Polri telah membentuk Direktorat PPA dan PPO di 11 Polda dan 22 Polres.

"Dan ini juga membuka kesetaraan gender. Jadi tuntutan untuk bisa memenuhi kesetaraan gender sampai dengan 30 persen," kata Sigit.

Baca juga: Direktorat Perempuan, Anak, dan TPPO Dibentuk di 11 Polda dan 22 Polres

Salah satu bentuk memenuhi kesetaraan gender itu ditandai dengan polisi wanita (polwan) yang didapuk sebagai pimpinan setiap direktorat PPA PPO di Polda maupun Polres.

Menurut Sigit, pembentukan Direktorat PPA dan PPO tidak hanya bertujuan meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang, tetapi juga menjadi momentum penting dalam mendorong peran perempuan di institusi Polri.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan bahwa Direktorat PPA dan PPO juga berperan dalam menangani kasus perdagangan orang lintas negara, termasuk praktik penyelundupan manusia dan penipuan pekerjaan ke luar negeri yang banyak menjerat warga negara Indonesia.

“Korbannya adalah warga negara kita yang tertipu mendapatkan janji-janji pekerjaan, namun kemudian menjadi korban di luar negeri karena menggunakan jalur-jalur tidak resmi," jelasnya.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Ia menambahkan, Polri akan terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian terkait, pemerhati isu perempuan dan anak, serta berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri.

“Sekali lagi, ini adalah momentum yang harus terus kita dorong sehingga perlindungan baik terhadap perempuan dan anak, terhadap korban-korban people smuggling ke depan betul-betul kita bisa maksimalkan," katanya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang