Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pengendalian inflasi pangan menjadi salah satu fokus utama kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2026, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menjelaskan menjelang puasa dan Lebaran, tekanan inflasi pangan biasanya meningkat seiring naiknya permintaan masyarakat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai intervensi, salah satunya melalui subsidi ongkos angkut pangan dari sentra-sentra produksi ke Riau. Langkah ini dinilai efektif untuk menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Pengendalian inflasi jelang puasa dan Lebaran menjadi perhatian utama. Bank Indonesia sudah melakukan intervensi melalui subsidi ongkos angkut pangan dari sentra produsen,” ujarnya Rabu (21/1/2026).
Dia mengungkapkan, dinamika komoditas penyumbang inflasi juga mengalami pergeseran. Jika sebelumnya cabai menjadi pemicu utama kenaikan harga, saat ini tekanan inflasi justru beralih ke komoditas bawang.
Kondisi ini dipengaruhi oleh belum pulih sepenuhnya produksi pangan di sejumlah daerah pemasok utama seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat akibat faktor cuaca dan gangguan produksi pasca bencana banjir Sumatra.
Baca Juga
- Perempuan Haid Saat Idulfitri: Lebih Baik ke Masjid atau di Rumah?
- Sambut Bulan Syaban: Pahami Tata Cara, Hukum dan Keutamaan Puasa Syaban
- Keutamaan, Amalan, dan Bacaan Surat Yasin Lengkap di Malam Nisfu Syaban
Menyikapi hal tersebut, Pemprov Riau mulai memperluas kerja sama pasokan pangan ke wilayah lain di luar Sumatra. Daerah-daerah di wilayah selatan Pulau Jawa seperti Malang, Yogyakarta, dan Magelang mulai disiapkan sebagai alternatif sentra pasokan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan di Riau.
“Kita tidak bisa bergantung pada satu atau dua daerah saja. Karena itu, Riau mulai mengembangkan kerja sama pasokan pangan ke wilayah selatan seperti Malang, Yogyakarta, dan Magelang untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.
Syahrial Abdi menegaskan, langkah diversifikasi sumber pasokan pangan ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah Pemprov Riau dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan melindungi daya beli masyarakat.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan daerah penghasil pangan, Riau optimistis stabilitas harga dapat terjaga sepanjang 2026.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau optimistis inflasi daerah pada 2026 akan tetap terkendali di tengah berbagai tantangan global dan domestik.
Kepala BI Riau Panji Achmad menyampaikan, proyeksi inflasi Riau tahun 2026 berada pada kisaran 2,5% ±1%, didukung semakin lancarnya distribusi bahan pangan antar daerah, khususnya antara Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Panji menjelaskan, sepanjang 2025 BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau telah menyiapkan berbagai kerja sama antardaerah, termasuk kerja sama produksi komoditas cabai dengan Sumatra Barat dan daerah lainnya.
Namun, bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah sempat menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan. Meski demikian, kebutuhan tetap dapat dipenuhi melalui pengalihan pasokan dari Pulau Jawa.
“Kerja sama produksi sudah kami siapkan, tetapi faktor bencana membuat pasokan terganggu. Untungnya bisa dialihkan dari daerah lain seperti Jawa sehingga inflasi tetap terkendali,” ujar Panji.
Upaya pengendalian inflasi tersebut membuahkan hasil positif. Pada 2025, TPID Provinsi Riau berhasil meraih penghargaan juara 3 tingkat nasional, sementara TPID Kota Pekanbaru juga meraih penghargaan serupa.
