Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat cakupan ruang terbuka hijau (RTH) pada 2025, masih berada di angka satu digit. Meski mengalami kenaikan, RTH masih jauh dari target jangka panjang yang ditetapkan pemerintah daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menyebut, RTH Jakarta pada 2025 tercatat sebesar 5,6 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi 2024 yang berada di level 5,36 persen.
"Ruang terbuka hijau di Jakarta (pada tahun 2025) 5,60 persen. Angka ini meningkat 0,24 persen dari realisasi 2024 sebesar 5,36 persen," kata Atika di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30 persen pada 2045 sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Di mana, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diamanatkan setiap kota wajib RTH minimal 30 persen dari luas wilayahnya.
Rinciannya, 20 persen RTH publik disediakan oleh pemerintah daerah dan 10 persen RTH privat disediakan oleh pihak swasta atau pemilik bangunan maupun perumahan.
Baca Juga :Direvitalisasi, Taman Ayodya dan Langsat Diubah Jadi Taman Bendera Pusaka
Untuk mengejar target tersebut, Pemprov DKI Jakarta disebut tengah menyiapkan sejumlah strategi yang dilakukan secara bertahap. Upaya peningkatan RTH tidak hanya mengandalkan belanja daerah melalui APBD, tetapi juga memanfaatkan berbagai skema dan sumber daya lain.
"Secara bertahap beberapa strategi memang kita lakukan. Karena tentunya tidak hanya terbatas pada pengeluaran yang dari APBD saja, tetapi juga memanfaatkan berbagai upaya," ucapnya.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memaksimalkan penagihan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang.
Selain itu, Pemprov juga mendorong pemanfaatan lahan-lahan yang tidak digunakan untuk dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau.
Atika menegaskan, upaya peningkatan RTH Jakarta tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah serta partisipasi masyarakat agar target yang dicanangkan dapat tercapai.
"Ini memang memerlukan sinergi luar biasa dari seluruh stakeholder yang ada di Pemprov dan juga di seluruh masyarakat," ucap dia.
Dalam kepempimpinan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, pembangunan ruang terbuka hijau menjadi salah satu dalam program prioritas Pemprov DKI lima tahun ke depan.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, saat ini pembangunan RTH berada di 21 lokasi.
Penataan ruang terbuka hijau atau taman di Jakarta. Foto: Metro TV/Rona Maria
"Di antaranya yang besar adalah RTH Cempaka Putih Bintaro, kemudian RTH Pratama, dan RTH Taman Pandawa yang kita mengenalnya adalah Sensori," ujar Suharini.
Pemprov DKI juga tengah melakukan pembangunan Taman Bendera Pusaka yang mengintegrasikan tiga taman di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser.
Sejalan dengan hal itu, Pemprov DKI juga mulai melakukan pembukaan atau aktivasi taman kota selama 24 jam.
"Selain membuka taman-taman 24 jam, sesaat lagi nanti Pemprov DKI Jakarta juga proses saat sekarang ini menyatukan tiga taman yang ada di wilayah Jakarta Selatan," urainya.
