KPK menyatakan lahan Meikarta di Kabupaten Bekasi tidak ada permasalahan dengan kasus yang sempat ditangani lembaga antirasuah beberapa waktu lalu. Lahan tersebut rencananya akan dipakai untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi.
"Dalam kaitan dengan penindakan yang KPK lakukan bahwa status dari Meikarta adalah clear and clean," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (21/1).
Budi menyebut, perkara suap izin Meikarta ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. KPK pun tak pernah melakukan penyitaan terhadap lahan tersebut.
"Sehingga tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemerintah melalui Kementerian PKP untuk mengoptimalisasikan aset-aset supaya memberikan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat banyak," jelasnya.
Hal tersebut disampaikan Budi usai adanya pertemuan Menteri PKP, Maruarar Sirait alias Ara, dengan pihak dari KPK. Ara pun meminta pendampingan dari KPK dalam pembangunan rusun subsidi tersebut. Pengawasan diperlukan agar praktik rasuah yang pernah terjadi tak lagi terulang.
"Kami juga mohon pendampingan. Tadi saya sampaikan, Pak Budi tolong nanti, Pak Pahala, kawal dari KPK supaya proses ini semuanya memenuhi peraturan perundangan. Dan ada pencegahan jangan ada hal-hal yang melanggar aturan," tutur Ara.
Ara mengatakan, dengan keputusan yang disampaikan KPK terkait status lahan Meikarta ini, bisa memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum bisa didapat untuk masyarakat, perbankan, hingga pihak pengembang.
"Jadi kita ada kepastian hukum yang sangat jelas sehingga kita bisa bergerak dengan cepat," ucapnya.
Pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, rencananya akan direalisasikan pada tahun ini.
Proyek ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan industri.
Ara sebelumnya mengatakan rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta telah memasuki tahap awal pelaksanaan.
"Pak James [Lippo Group] ini bicara sama saya langsung dengan Pak Hashim dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Rencana tahun ini sudah akan dimulai rumah susun yang akan dibangun buat rakyat di Meikarta," kata Ara dalam konferensi pers di Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/1).
Ara menjelaskan, lahan untuk pembangunan rusun subsidi tersebut sudah disiapkan. Ia menilai kawasan Meikarta dan sekitarnya memiliki tingkat kebutuhan hunian yang sangat tinggi, terutama dari kalangan pekerja yang beraktivitas di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya.
