Pemkab Aceh Utara Butuh Rp27,5 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana

Foto udara menampilkan kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Langkahan, Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh, Sabtu (6/12/2025), usai diterjang banjir bandang. (Sumber: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

ACEH UTARA, KOMPAS.TV – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara membutuhkan anggaran sebesar Rp27,5 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi akhir November 2025 lalu.

Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil di Aceh Utara, Rabu (21/1/2026), di sela-sela rapat finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir (R3P) Kabupaten Aceh Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, jumlah tersebut berdasarkan perkiraan sementara dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Kebutuhan tersebut berdasarkan perkiraan sementara dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana banjir yang menyebabkan kerusakan sangat masif dan terdampak pada berbagai sektor, baik infrastruktur, perumahan dan permukiman penduduk, ekonomi sosial serta lintas sektor," jelasnya, seperti dikutip Antara.

Baca Juga: Bupati Aceh Tengah soal 16 Desa Terisolasi: Hari Ini Semuanya Sudah Bisa Dilewati

Dia mengatakan, saat ini kondisi di lapangan telah menunjukkan pemulihan. Forkopimda pun merekomendasikan status penanganan bencana beralih ke Masa Transisi selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai 25 Januari 2026.

Ismail menyebut Forkopimda akan segera menyepakati dokumen R3P dan ditandatangani bersama sebagai data awal. Nantinya data tersebut akan diperbarui setelah proses validasi selesai.

Ia juga menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk bekerja sama dengan tim validasi lintasunsur untuk melanjutkan verifikasi dan pemutakhiran data rumah terdampak.

Ismail pun memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengoptimalkan layanan publik pada masa transisi, baik dari sektor kesehatan, pendidikan, sarana ibadah.

Seluruh OPD juga diinstruksikan untuk melaksanakan kembali gotong royong aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana banjir.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Antara