Wapres Gibran Dorong ASN Segera Berkantor di IKN, Staf Khusus Tinjau Kesiapan Infrastruktur

Pantau - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mempersiapkan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kesiapan tersebut ditinjau langsung oleh Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, dalam kunjungannya ke IKN pada Selasa, 20 Januari 2026.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat proses pemindahan ASN agar segera mulai berkantor di IKN.

"Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan beliau sangat mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN," ungkap Tina Talisa.

Ia juga menegaskan bahwa kehadirannya di IKN adalah bentuk dukungan langsung dari Wakil Presiden.

Dalam agenda kunjungan tersebut, rombongan dari Sekretariat Wakil Presiden meninjau berbagai titik strategis di kawasan IKN.

Lokasi yang dikunjungi antara lain tempat wisata glamping, rumah jabatan menteri, Istana Wakil Presiden, Kantor Balai Kota Otorita IKN, hingga Istana Presiden.

Tina juga menyampaikan pentingnya pengembangan ekowisata dan pemanfaatan energi bersih sebagai bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan di IKN.

"Selain berdiskusi dengan Bapak Kepala Otorita IKN, kita melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depannya. Tentu ke depan masih ada yang harus sama-sama kita kawal, termasuk bagaimana pelaksanaan energi bersih di sini," ia mengungkapkan.

Otorita IKN terus memperkuat infrastruktur dan ekosistem kerja bagi ASN sebagai tindak lanjut arahan Wakil Presiden.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Sebelumnya, pada 30 Desember 2025, Wakil Presiden Gibran telah meninjau sejumlah proyek strategis di kawasan IKN.

Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Target pembangunan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Wapres Gibran juga menegaskan bahwa pemerintahan saat ini memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN sesuai arah kebijakan nasional.