Pantau - Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi menyatakan dukungannya terhadap dimulainya fase kedua dari rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza.
Dukungan Mesir terhadap Inisiatif Perdamaian ASBerbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Rabu, Presiden Sisi menyambut baik langkah Amerika Serikat dalam mengimplementasikan tahap lanjutan dari rencana tersebut.
"Saya menyambut baik pengumuman AS tentang dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata. Ini adalah langkah kunci menuju implementasi rencana perdamaian dan de-eskalasi di kawasan tersebut. Dengan demikian, peluang stabilitas menjadi lebih besar," ungkapnya.
Utusan khusus Presiden AS, Steve Witkoff, sebelumnya mengumumkan bahwa fase kedua dari rencana perdamaian Trump telah dimulai pada 14 Januari.
Rencana tersebut terdiri dari 20 poin dan bertujuan untuk menghentikan perang di Gaza secara menyeluruh.
Fase kedua mencakup transisi dari gencatan senjata menuju demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis, serta pelaksanaan rekonstruksi di wilayah Gaza.
Peran Mesir dan Dukungan InternasionalPresiden Sisi menegaskan bahwa Mesir akan terus memainkan perannya dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina, sesuai dengan sejarah panjang keterlibatan negaranya dalam isu tersebut.
"Mesir akan melakukan segala daya upaya untuk berdialog dengan semua pihak terkait," ia mengungkapkan.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari semua upaya ini adalah mengakhiri konflik melalui solusi dua negara yang menjamin pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Dukungan terhadap rencana ini juga datang dari komunitas internasional.
Pada pertengahan November, Dewan Keamanan PBB telah menyetujui resolusi yang diajukan oleh AS untuk mendukung rencana komprehensif penyelesaian konflik di Gaza.
Dari 15 anggota Dewan Keamanan, 13 negara memberikan suara mendukung, sementara Rusia dan China memilih abstain.
Rencana AS tersebut juga mencakup usulan pembentukan administrasi internasional sementara untuk Gaza, pembentukan dewan perdamaian yang dipimpin oleh Trump, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional guna menjamin keamanan selama masa transisi.
