Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap 28 perusahaan, termasuk Agincourt Resources, berisiko memengaruhi kinerja PT United Tractors Tbk. (UNTR). Agincourt Resources, yang berada di bawah kendali UNTR, mengelola tambang emas Martabe di Sumatra Utara, salah satu aset perseroan di luar bisnis alat berat dan batu bara.
Pencabutan izin tersebut diumumkan pemerintah menyusul evaluasi pemanfaatan kawasan hutan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra pada akhir 2025.
Kebijakan ini menjadi bagian dari penertiban yang diperkuat pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Langkah ini langsung memunculkan kekhawatiran pasar terhadap kontribusi bisnis emas UNTR, terutama di tengah lonjakan harga emas global.
Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menjelaskan bahwa tambang emas Martabe saat ini masuk dalam tiga besar produsen emas di Indonesia. Dari sisi kontribusi keuangan, Agincourt Resources menyumbang sekitar 10% terhadap pendapatan UNTR, dengan porsi laba sebelum pajak mencapai 17%.
“Jadi dari tambang emas dan lainnya menghasilkan sekitar Rp10 triliun sampai kuartal III/2025. Dengan kenaikan harga emas yang luar biasa, kontribusinya naik dari sebelumnya 6% pada 2024 ke 10% tahun 2025,” ujar Martha, Rabu (21/1/2026).
Menurut dia, meskipun porsi pendapatan Agincourt belum dominan, karakteristik bisnis emas dengan margin tinggi membuat dampaknya terhadap laba menjadi signifikan apabila operasional terhenti.
Baca Juga
- Membayangkan UNTR Tanpa Tambang Emas Agincourt (Martabe)
- Saham UNTR, ASII, hingga BUMI Ambles, Indeks-27 Parkir di Zona Merah
- Entitas UNTR, Agincourt Resources Buka Suara soal Kabar Pencabutan Izin Tambang Emas
“Labanya juga sampai 17%, karena marginnya cukup tinggi dengan kenaikan harga emas. Jadi ini bisa menghilangkan laba sampai 17%,” ucapnya.
Martha menilai tekanan terhadap kinerja UNTR hampir tak terhindarkan, terutama pada semester I/2026. Namun, dia menekankan bahwa pencabutan izin ini belum tentu bersifat permanen.
Dengan skala dan sisa umur tambang Martabe yang masih panjang, UNTR dinilai memiliki insentif kuat untuk melakukan perbaikan dan mengajukan kembali izin usaha pertambangan.
“Dengan ukuran sebesar ini, tidak mungkin direlakan, apalagi masih bisa beroperasi 7–8 tahun ke depan. Jadi kemungkinan UNTR akan mengambil langkah-langkah untuk bisa memperbaiki segala hal,” katanya.
Dia menambahkan, proses perbaikan berpotensi memakan waktu karena berkaitan langsung dengan aspek lingkungan dan perizinan. “Perbaikan tersebut berkaitan dengan lingkungan, yang menurutnya bisa memakan waktu hingga 6 bulan.” Dengan demikian, tekanan kinerja diperkirakan lebih terasa pada paruh pertama 2026, sebelum ada kejelasan status izin tambang Martabe.
Dari sisi pasar modal, Investment Analyst Stockbit Sekuritas Everson Sugianto memandang risiko pencabutan izin ini jauh lebih besar jika penghentian operasional bersifat permanen. Menurut dia, kontribusi laba tambang Martabe terhadap UNTR tergolong material dalam struktur laba konsolidasi.
“Berdasarkan estimasi kami, dengan asumsi volume penjualan sebesar 220.000 troy ons, kontribusi laba bersih dari tambang Martabe berkisar antara 27% hingga 39% terhadap total laba bersih keseluruhan UNTR pada tahun fiskal 2026,” ujar Everson dalam keterangannya, Rabu (21/1/2026).
Everson juga menuturkan bahwa operasional tambang Martabe telah dihentikan sementara sejak 6 Desember 2025, seiring proses evaluasi awal pascabencana dan penertiban kawasan.
Sementara itu, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai pencabutan izin terhadap entitas UNTR mencerminkan ketegasan pemerintah dalam isu lingkungan dan kepastian hukum.
Menurutnya, langkah tersebut justru dapat memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang, selama diikuti evaluasi amdal yang konsisten dan menyeluruh.
“Komitmen mereka pada GCG seharusnya tidak perlu diragukan lagi, buktinya sahamnya likuid ya,” ucap Nafan.
Tambang Martabe yang dikelola entitas UNTR Agincourt Resources
Sebelumnya, Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono menyampaikan bahwa pihaknya mengetahui informasi pencabutan izin tersebut dari pemberitaan media massa. Namun, hingga kini perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah.
“Hingga saat ini perseroan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan tersebut,” ujar Katarina, Rabu (21/1/2026).
Dia menegaskan perseroan menghormati setiap keputusan pemerintah serta tetap menjaga hak perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik [good corporate governance] dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan.”
Seiring dengan pencabutan izin tambang emas Martabe tersebut, saham UNTR terpantau anjlok 14,93% atau 4.775 poin ke level Rp27.200 per lembar pada penutupan perdagangan Rabu (21/1/2026).
Secara year to date (YtD), saham UNTR tercatat melemah 9,63%. Meski demikian, dalam 6 bulan terakhir, saham emiten Grup Astra tersebut masih mencatatkan penguatan 18,52%.
______
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
