Nyala Harapan Perempuan Akar Rumput Melawan Perampasan Ruang Hidup

Solidaritas Perempuan meluncurkan Catatan Tahunan (Catahu) 2025 bertajuk ”Nyala Harapan: Menolak Tunduk” di Jakarta, Rabu (21/1/2026). Laporan tersebut merekam jejak perjuangan perempuan akar rumput di 161 desa di Indonesia dalam mempertahankan ruang hidup mereka dari berbagai proyek ekstraktif dan kebijakan yang memiskinkan secara struktural.

Bersama 12 komunitas di akar rumput, Solidaritas Perempuan menemukan bahwa proyek-proyek pembangunan ekstraktif, termasuk yang dilabeli sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dijalankan sebagai instrumen percepatan penguasaan sumber daya alam dengan dalih pertumbuhan ekonomi.

Sementara proyek lainnya, seperti proyek transisi energi, menjadi solusi patriarkal yang memutus relasi perempuan dengan ruang hidupnya.

Di tengah kekerasan struktural yang terus berlangsung, perempuan tetap merawat harapan dan menolak tunduk.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi mengatakan, Catahu 2025 bukan sekadar pendokumentasian angka dan kasus, melainkan rekam napas perjuangan kolektif perempuan akar rumput di 161 desa.

Catatan tersebut harus menjadi momentum refleksi bagi gerakan sosial sekaligus pengingat pada pemerintah bahwa pembangunan yang dijalankan belum menghadirkan kemanfaatan yang adil bagi masyarakat, khususnya perempuan. Banyak kebijakan yang justru melanggengkan pemiskinan struktural, perampasan sumber daya alam dan ruang hidup, perusakan lingkungan, serta memarjinalkan dan menghapus identitas perempuan sebagai penjaga bumi dan kelestarian alam.

Akibatnya, perempuan menanggung luka akibat proyek-proyek iklim dan PSN, seperti yang terjadi di Poco Leok, Makassar New Port, dan berbagai wilayah lain. ”Di tengah kekerasan struktural yang terus berlangsung, perempuan tetap merawat harapan dan menolak tunduk,” ujar Armayanti.

Solidaritas Perempuan berharap catatan ini dapat menjadi laporan strategis bagi negara untuk melahirkan kebijakan yang adil, setara, inklusif, dan partisipatif.

Beberapa poin penting yang disoroti dalam Catatan Akhir Tahun 2025 antara lain proyek-proyek berskala besar, seperti Makassar New Port, yang menghilangkan ruang kelola perempuan nelayan tradisional. Begitu juga dengan pembangunan Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat yang menyebabkan hilangnya akses air bersih dan hutan lindung bagi perempuan Sasak.

Proyek-proyek energi bersih, menurut Solidaritas Perempuan, juga justru menjadi ancaman nyata. Di Poco Leok, NTT, masyarakat adat, terutama kaum perempuan, melakukan ”aksi jaga kampung” untuk menolak proyek geotermal yang mengancam tanah ulayat dan sumber mata air mereka.

Solidaritas Perempuan menilai, transisi energi saat ini hanya berorientasi pada target investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keselamatan tubuh dan ruang hidup perempuan.

Selain itu, perampasan lahan perempuan petani di Rajabasa, Lampung, dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Gunung Rajabasa juga disorot. Proyek ini membuat sumber air berkurang.

”Masyarakat kehilangan tanah dan situs-situs sakral yang selama ini dijaga perempuan sebagai penjaga tradisi, pengetahuan tentang obat-obatan tradisional yang diwariskan turun-temurun terancam punah,” ujar Renie dari Badan Eksekutif Komunitas, Solidaritas Perempuan Sebay, Lampung.

Laporan ini juga mengungkap bahwa hilangnya ruang hidup memaksa perempuan bermigrasi menjadi buruh migran perempuan sebagai strategi bertahan hidup. Namun, alih-alih dilindungi, mereka sering kali mengalami eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang tanpa perlindungan negara yang memadai.

Di samping persoalan, Solidaritas Perempuan juga mencatat hadirnya ”nyala harapan” melalui kekuatan kolektif. Di Yogyakarta, misalnya, Kelompok Tani Karisma menerapkan pertanian lestari dengan benih lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni mekanisasi pertanian.

Selama perempuan masih bergerak, harapan tidak akan pernah padam. ”Nyala itu ada di tangan perempuan nelayan yang menjaga laut, di tangan perempuan petani yang merawat benih, dan perempuan buruh migran yang menuntut martabat,” tutur Armayanti.

Anggota Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, yang turut hadir di acara, mengatakan, melalui laporan tersebut, kita bisa melihat kegagalan negara dalam melindungi warganya. Laporan tersebut juga mengangkat bagaimana program pembangunan ternyata memberikan dampak buruk bagi masyarakat. ”Komnas HAM berkomitmen untuk terus mengawal setiap perjuangan kolektif ini,” katanya.

Sementara Margareth Robin Korwa, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berharap, Solidaritas Perempuan tidak hanya menyuarakan laporan tersebut di pusat, tetapi juga bertemu langsung dengan pemerintah daerah di mana 12 komunitas perempuan akar rumput berada.

”Sehingga, laporan ini membuka mereka untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan,” ujar Margareth.